Kompas.com - 30/11/2017, 13:28 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla usai acara Muktamar ke-7 Dewan Masjid Indonesia, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (11/11/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusWakil Presiden Jusuf Kalla usai acara Muktamar ke-7 Dewan Masjid Indonesia, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (11/11/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, banyak kepala daerah yang kerap mengambil kebijakan kilat jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Padahal, kata Kalla, biasanya kepala daerah cenderung lamban mengambil kebijakan karena khawatir terhadap pengawasan penegak hukum.

"Mau Pilkada biasanya izin-izin tambang bertebaran, kadang-kadang juga double," ujar Kalla, saat membuka acara Rakorwasdanas 2017, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Menurut Wapres, langkah "obral" izin tambang bisa menjadi masalah baru. Jika tidak dilakukan sesuai aturan, maka kepala daerah bisa tersangkut kasus hukum.

Kalla meminta seluruh penegak hukum saling berkoordinasi untuk membuat sistem pengawasan yang efektif. Tujuannya, agar jajaran pemerintah di daerah tidak memiliki celah untuk korupsi.

Ia berharap, kerja sama antara pemerintah dan penegak hukum mulai dari KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan bisa berjalan baik.i.

Selain itu, Kalla meminta agar sistem pengawasan tidak membuat jajaran pemerintah daerah takut mengambil kebijakan.

"Harapan kami kepada Saudara-Saudara sekalian jangan takut pada sistem pengawasan. Kalau Anda benar, Anda semua WTP, asal jangan WTP dengan main mata juga," ucap Wapres.

Kompas TV Pasca-Penggeledahan, Kantor Pemerintah Kutai Berjalan Normal
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Nasional
Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Nasional
Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.