Jusuf Kalla: Mau Pilkada, Biasanya Izin Tambang Bertebaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, banyak kepala daerah yang kerap mengambil kebijakan kilat jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Padahal, kata Kalla, biasanya kepala daerah cenderung lamban mengambil kebijakan karena khawatir terhadap pengawasan penegak hukum.

"Mau Pilkada biasanya izin-izin tambang bertebaran, kadang-kadang juga double," ujar Kalla, saat membuka acara Rakorwasdanas 2017, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Menurut Wapres, langkah "obral" izin tambang bisa menjadi masalah baru. Jika tidak dilakukan sesuai aturan, maka kepala daerah bisa tersangkut kasus hukum.

Kalla meminta seluruh penegak hukum saling berkoordinasi untuk membuat sistem pengawasan yang efektif. Tujuannya, agar jajaran pemerintah di daerah tidak memiliki celah untuk korupsi.

Ia berharap, kerja sama antara pemerintah dan penegak hukum mulai dari KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan bisa berjalan baik.i.

Selain itu, Kalla meminta agar sistem pengawasan tidak membuat jajaran pemerintah daerah takut mengambil kebijakan.

"Harapan kami kepada Saudara-Saudara sekalian jangan takut pada sistem pengawasan. Kalau Anda benar, Anda semua WTP, asal jangan WTP dengan main mata juga," ucap Wapres.