Kompas.com - 30/11/2017, 07:20 WIB
Suasana rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/11/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Suasana rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/11/2017).
EditorAmir Sodikin

1. Berkat Ribuan Pasang Mata Pantau R-APBD DKI 2018...


Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2018 menarik perhatian masyarakat. Banyak warga yang ikut memantau penyusunan anggaran berbekal situs apbd.jakarta.go.id.

Dari sana, masyarakat bisa menilai sendiri sejumlah anggaran yang tidak efektif atau pemborosan. Di media sosial sempat heboh soal anggaran kolam ikan DPRD DKI Jakarta hingga kunjungan kerja anggota Dewan. Sedikit banyak sorotan ini berpengaruh pada pembahasan di forum Banggar.

Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, mengatakan, sorotan publik itu berguna dalam pembahasan anggaran. Sebab, selama pembahasan anggaran mereka tidak mendapat salinan draf anggaran dari komisi lain.

"Tiga tahun jadi anggota Dewan, ini pembahasan terunik karena kami enggak dapat satuan tiga. Kami enggak tahu juga bagaimana ceritanya di komisi lain," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/11/2017).

Dengan adanya sorotan dari publik, anggota Dewan bisa mengetahui dinamika pembahasan dari komisi lain. Seperti topik tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibahas di Komisi C.

Berkat sorotan masyarakat, anggota Dewan di komisi lain mengetahui permasalahan itu dan bisa mendiskusikannya pada Banggar besar. Meski demikian, pada akhirnya anggaran TGUPP tidak berubah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 Baca selengkapnya: Berkat Ribuan Pasang Mata Pantau R-APBD DKI 2018...

2. Sandi Akui Salah Verifikasi Alamat Himpaudi, Penerima Hibah Rp 40,2 M

Kantor Himpaudi yang menumpang di PT Tegap Mitra Nusantara di Poltangan, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2017).stanly Kantor Himpaudi yang menumpang di PT Tegap Mitra Nusantara di Poltangan, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2017).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah melakukan verifikasi alamat Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau Himpaudi. Tahun 2018, Himpaudi akan menerima dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta Rp 40,2 miliar.

"Ya itu kan salah verifikasi," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (28/11/2017).

Sandi menyampaikan, kesalahan verifikasi alamat tersebut bisa ditanyakan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dia meminta semua pihak tidak saling menyalahkan terkait kesalahan tersebut.

"Nanti itu ditanya langsung dengan Dinas Pendidikan. Jangan saling menyalahkan dulu, kami dapatkan informasinya," kata Sandi.


Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto sebelumnya menjelaskan, ada kesalahan alamat Himpaudi sebagai penerima hibah. Dinas Pendidikan sudah memeriksa langsung ke lapangan.

"Alamatnya tertukar, Dinas Pendidikan sudah cek dan memang tertukar alamatnya," ujar Sopan di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Baca selengkapnya : Sandi Akui Salah Verifikasi Alamat Himpaudi, Penerima Hibah Rp 40,2 M

3. Jokowi: Masa Sudah 3 Tahun Pilpres Masih Dibawa-bawa, Pintar Politikusnya...

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat uji terbang dan pemberian nama  pesawat N219 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11/2017). Pesawat N219 yang diberi nama Nurtanio oleh Jokowi, adalah pesawat buatan lokal, kolaborasi antara PT Dirgantara Indonesia (DI) bekerja sama dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan).KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat uji terbang dan pemberian nama pesawat N219 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11/2017). Pesawat N219 yang diberi nama Nurtanio oleh Jokowi, adalah pesawat buatan lokal, kolaborasi antara PT Dirgantara Indonesia (DI) bekerja sama dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan).
Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar masyarakat jangan terpecah-belah karena perbedaan pilihan politik dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, ataupun pemilihan presiden.

Hal ini disampaikan Jokowi saat bersilaturahim dengan Peserta Rakornas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

"Kontestasi politik ya sudah saya sampaikan kepada rakyat juga sama, coblos yang paling baik. Sudah. Rukun kembali. Masa sudah tiga tahun empat tahun masih dibawa-bawa pilpres, pilgub, pilbup, pilwalkot," kata Presiden.

"Itu yang pintar politikusnya. Politikus memang harus pintar memengaruhi rakyat, tapi yang dipengaruhi tiga tahun empat tahun masih kebawa-bawa," tambah Kepala Negara.

Jokowi pun mengingatkan bahwa pada tahun 2018 mendatang akan kembali digelar pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia.

Jokowi meminta perwakilan FKUB mengingatkan umatnya masing-masing bahwa pilkada hanya sebatas pilihan politik. Di situ perbedaan pendapat pasti ada sebagai bagian dari
demokrasi.

 Baca selengkapnya : Jokowi: Masa Sudah 3 Tahun Pilpres Masih Dibawa-bawa, Pintar Politikusnya...

4. Ahmad Dhani Ditetapkan sebagai Tersangka, Gerindra Akan Beri Bantuan

Ahmad Dhani datang ke Bareskrim Mabes Polri, Jakara Pusat, Kamis (31/8/2017).KOMPAS.com/ANDI MUTTYA KETENG Ahmad Dhani datang ke Bareskrim Mabes Polri, Jakara Pusat, Kamis (31/8/2017).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara terkait kasus hukum yang menjerat musisi sekaligus politikus Ahmad Dhani. Menurut Fadli, kicauan yang ditulis di akun Twitter @AHMADDHANIPRAST tidak mengandung penghinaan atau hate speech (ujaran kebencian).

Fadli mengatakan, Gerindra akan membantu politisi partai berlambang burung garuda ini dalam menghadapi kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian.

"Saya heran kenapa ditetapkan sebagai tersangka. Saya tidak tahu dasarnya apa. Kalau benar apa yang dijadikan dasar itu hanya satu ucapan di Twitter yang saya kira tidak ada penghinaan atau hate speech, ya, mengada-ada itu polisi," ucap Fadli di Bogor, Selasa (28/11/2017).5.

Sebelumnya, kuasa hukum Dhani, Ali Lubis, juga menyampaikan hal serupa. Ali menilai, isi tweet yang membuat suami penyanyi Mulan Jameela itu menjadi tersangka masih normatif.

"Isi konten Twitter yang menjadi dasar ditetapkannya sebagai tersangka terhadap klien kami berdasarkan hasil kajian hukum kami ternyata isi dari tweet tersebut masih normatif dan belum memenuhi unsur pelanggaran/pidana sesuai dengan UU ITE Pasal 28 Ayat 2. Sebab, isi tweet tersebut tidak menyebut suku, agama, ras, dan antar-golongan, terlebih nama seseorang," demikian isi siaran persnya.

Baca selengkapnya : Ahmad Dhani Ditetapkan sebagai Tersangka, Gerindra Akan Beri Bantuan
 

5. Menteri Susi Tantang Anies-Sandi Buat Danau Sunter seperti di Jenewa

Kondisi danau Sunter, Jakarta Utara, Rabu (29/11/2017). Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti berharap danau Sunter dapat dibuat seperti danau Jenewa di Swiss dibawah pemerintahan Anies Sandi. Kompas.com/Setyo Adi Kondisi danau Sunter, Jakarta Utara, Rabu (29/11/2017). Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti berharap danau Sunter dapat dibuat seperti danau Jenewa di Swiss dibawah pemerintahan Anies Sandi.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memuji sebuah danau di kota Jenewa, Swiss, saat menghadiri Forum Tahunan Bisnis dan HAM di Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), baru-baru ini.

Danau yang biasa disebut sebagai Danau Jenewa itu sekaligus mengingatkan Susi pada sebuah tempat di Jakarta yang menurutnya bisa ditata seperti itu.

"Ada waktu luang, makan siang di danau. Angsanya cantik, danaunya jernih. Pak Sandi (Wakil Gubernur DKI Jakarta) pasti pernah ke sini," kata Susi kepada Kompas.com pada Selasa (28/11/2017) malam.

Menurut Susi, Sandi seharusnya bisa membuat danau yang ada di Jakarta sebagus dan seindah danau di Jenewa. Salah satu danau yang dinilai Susi bisa dijadikan seperti Danau Jenewa adalah Danau Sunter.

"Sekarang kan beliau punya power dan authority di Jakarta. Saya yakin Danau Sunter bisa dibikin seperti ini, setuju enggak penonton? Mari sampaikan ke Pak Anies dan Pak Sandi," tutur Susi.

Baca juga : Menteri Susi Tantang Anies-Sandi Buat Danau Sunter seperti di Jenewa

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.