Jangan Hanya Jalan Tol, Jokowi Dinilai Perlu “Jual” Ini di 2019

Kompas.com - 29/11/2017, 23:57 WIB
Presiden Joko Widodo berada di mobil Land Rover lawa, usai meresmikan jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di kawasan Jakasampurna, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/11/2017). Presiden Joko Widodo meresmikan ruas jalan tol yakni Seksi 1B dan 1C sepanjang 8,26 kilometer yang terbentang dari Cipinang Melayu-Pangkalan Jati-Jakasampurna. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPresiden Joko Widodo berada di mobil Land Rover lawa, usai meresmikan jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di kawasan Jakasampurna, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/11/2017). Presiden Joko Widodo meresmikan ruas jalan tol yakni Seksi 1B dan 1C sepanjang 8,26 kilometer yang terbentang dari Cipinang Melayu-Pangkalan Jati-Jakasampurna. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo kerap meresmikan proyek pembangunan jalan tol yang dibuat selama tiga tahun pemerintahanya. Namun, hal itu dinilai tidak ideal sebagai jualan pada Pemilu 2019.

“Yang banyak belum dijual Pak Jokowi itu infrastruktur desa yang duitnya banyak, desanya jalanin dengan antusias, tetapi itu tidak dijadikan gen politik,” ujar Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Menurut Iwan, pemerintah sudah melakukan hal besar dengan mengalokasikan dana desa sejak awal pemerintahan Jokowi-JK. Sejak 2015 lalu, dana alokasi dana desa tercatat sudah mencapai Rp 180 triliun.

Berkat dana itu, kata Iwan, pembangunan di desa berjalan, misalnya membangun infrastruktur jalan yang melibatkan tenaga kerja setempat sehingga masyarakat desa mendapatkan penghasilan.

Baca juga: Tahun Depan, Kontraktor Dilarang Garap Proyek Dana Desa

“Padahal, itu yang dirasakan di 74.000 desa (bukan jalan tol) dan menurut saya itulah program membangun dari pinggiran milik Jokowi. Itu yang seharusnya banyak disosialisasikan,” ucap Iwan.

Sayangnya, Iwan menilai, Presiden lebih suka “menjual” pembangunan infrastruktur jalan tol. Padahal, tidak semua masyarakat bisa menikmati infrastruktur tersebut.

Di sisi lain, Iwan merasa ada kesan pembangunan di desa tertutup langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sendiri, misalnya keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggandeng kepolisian mengawasi penggunaan dana desa.

“Menurut saya, infrastruktur enggak bisa hanya melihat tol dan sebagainya. Ada infrastruktur besar yang dijalankan pemerintah yang melibatkan orang desa. Ini gen politik besar bagi Jokowi. Bukan hanya Papua yang dibangun, melainkan juga seluruh desa di Jawa dan luar Jawa, tetepi dia enggak jual itu,” kata Iwan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X