Jelang Pemilu, Perlukah Jokowi Ikuti Jejak SBY pada 2009?

Kompas.com - 29/11/2017, 20:44 WIB
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas proyek LRT Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Senin (6/2/2017). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas proyek LRT Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Senin (6/2/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berada di atas 60 persen. Begitu hasil survei tiga lembaga survei, yakni Litbang Kompas (70,8 persen), Indikator (68,3 persen), dan Poltracking Indonesia (67,9 persen).

Meski masih tinggi, pemerintah dinilai tidak mengabaikan berbagai isu yang bisa dijadikan senjata lawan politik Presiden Jokowi pada Pemilu 2019. Salah satu isu yang mengemuka yaitu pelemahan daya beli.

"Nah kalau isu daya beli masyarakat, lapangan pekerjaan masih menjadi masalah serius di tingkat bawah. Itu bisa menjadi hambatan," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Bila berkaca dari pengalaman Pemilu 2009, maka Burhanuddin menilai upaya yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menjadi referensi bagi Presiden Jokowi menghadapi Pemilu 2019.

(Baca juga: Jokowi Dinilai Kurang Mengemas Isu Infrastuktur Jadi Kekuatan Politik)

Saat itu, SBY mengeluarkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat untuk menjaga daya beli akibat krisis ekonomi 2008. Bersama kebijakan penurunan daya beli, BLT dinilai sukses mendongkrak elektabilitas SBY pada Pemilu 2009

Burhanuddin menilai, cara SBY bisa saja diadopsi oleh Jokowi. Apalagi, kata Burhanuddin, para ekonom sepakat perlu adanya suntikan dana langsung kepada masyarakat kelas bawah.

Tanda-tanda cara SBY mulai diadopsi bisa terlihat dari adanya program bantuan tunai padat karya pada 2018. Program itu dibuat untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelas bawah.

"Itu diberikan ke berapa puluh ribu desa dengan anggaran Rp 60 triliun dari APBN dan Rp 20 triliun dari APBN. Besar itu. Satu desa dapat Rp 1,4 miliar," kata Burhanuddin.

"Kalau satu desa dapat menyerap 200 orang tenaga kerja untuk bangun jalan desa kan itu punya dampak (bagi masyarakat)," ujar dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Maret: Kasus Suspek Covid-19 Capai 66.546

UPDATE 5 Maret: Kasus Suspek Covid-19 Capai 66.546

Nasional
UPDATE 5 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 148.356

UPDATE 5 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 148.356

Nasional
Prihatin terhadap Kondisi Demokrat, Surya Paloh: Semoga Diselesaikan dengan Elegan

Prihatin terhadap Kondisi Demokrat, Surya Paloh: Semoga Diselesaikan dengan Elegan

Nasional
UPDATE 5 Maret: Tambah 6.331 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.182.687

UPDATE 5 Maret: Tambah 6.331 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.182.687

Nasional
UPDATE 5 Maret: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 11.047.351

UPDATE 5 Maret: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 11.047.351

Nasional
Diperpanjang Hingga 22 Maret, Begini Mekanisme Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro

Diperpanjang Hingga 22 Maret, Begini Mekanisme Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro

Nasional
UPDATE: Bertambah 129,  Pasien Covid-19 Meninggal Kini 37.026 Orang

UPDATE: Bertambah 129, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 37.026 Orang

Nasional
Lahan Tersangka Kasus Asabri Sonny Widjaja dan Adam Damiri Diblokir Kejagung

Lahan Tersangka Kasus Asabri Sonny Widjaja dan Adam Damiri Diblokir Kejagung

Nasional
UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

Nasional
Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Nasional
Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Nasional
Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Nasional
Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Nasional
Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Nasional
Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X