Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu, Perlukah Jokowi Ikuti Jejak SBY pada 2009?

Kompas.com - 29/11/2017, 20:44 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berada di atas 60 persen. Begitu hasil survei tiga lembaga survei, yakni Litbang Kompas (70,8 persen), Indikator (68,3 persen), dan Poltracking Indonesia (67,9 persen).

Meski masih tinggi, pemerintah dinilai tidak mengabaikan berbagai isu yang bisa dijadikan senjata lawan politik Presiden Jokowi pada Pemilu 2019. Salah satu isu yang mengemuka yaitu pelemahan daya beli.

"Nah kalau isu daya beli masyarakat, lapangan pekerjaan masih menjadi masalah serius di tingkat bawah. Itu bisa menjadi hambatan," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Bila berkaca dari pengalaman Pemilu 2009, maka Burhanuddin menilai upaya yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menjadi referensi bagi Presiden Jokowi menghadapi Pemilu 2019.

(Baca juga: Jokowi Dinilai Kurang Mengemas Isu Infrastuktur Jadi Kekuatan Politik)

Saat itu, SBY mengeluarkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat untuk menjaga daya beli akibat krisis ekonomi 2008. Bersama kebijakan penurunan daya beli, BLT dinilai sukses mendongkrak elektabilitas SBY pada Pemilu 2009

Burhanuddin menilai, cara SBY bisa saja diadopsi oleh Jokowi. Apalagi, kata Burhanuddin, para ekonom sepakat perlu adanya suntikan dana langsung kepada masyarakat kelas bawah.

Tanda-tanda cara SBY mulai diadopsi bisa terlihat dari adanya program bantuan tunai padat karya pada 2018. Program itu dibuat untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelas bawah.

"Itu diberikan ke berapa puluh ribu desa dengan anggaran Rp 60 triliun dari APBN dan Rp 20 triliun dari APBN. Besar itu. Satu desa dapat Rp 1,4 miliar," kata Burhanuddin.

"Kalau satu desa dapat menyerap 200 orang tenaga kerja untuk bangun jalan desa kan itu punya dampak (bagi masyarakat)," ujar dia.

Kompas TV Joko Widodo memiliki elektabilitas sebesar 53,2% sementara Prabowo Subianto memiliki elektabilitas sebesar 33,0%.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Nasional
Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Nasional
Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Nasional
Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Nasional
Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Nasional
Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Nasional
Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Nasional
Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Nasional
Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Nasional
Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Nasional
Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Nasional
PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

Nasional
Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Nasional
Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com