Kompas.com - 29/11/2017, 18:26 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto usai rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto usai rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempertanyakan tujuan digelarnya reuni akbar alumni 212.

Wiranto mengatakan, aksi 212 pada 2 Desember tahun lalu diadakan untuk menuntut proses hukum terhadap gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan penistaan agama.

Menurut Wiranto, aksi tersebut juga erat hubungannya dengan kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 yang sudah menghasilkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai pemenangnya.

"Dan tatkala pilgub DKI selesai dan menghasilkan suatu keputusan gubernur dan wakil gubernur DKI dan sudah dilantik, sebenarnya hal-hal yang bersifat temporer itu sudah selesai," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Baca juga : Pengacara Sebut Rizieq Shihab Akan Hadiri Reuni Akbar Alumni 212

"Beda dengan reuni sekolah, reuni universitas, paguyuban-paguyuban yang bersifat permanen, itu saya kira lazim. Tapi kalau ada satu gerakan bersifat temporer situasional kemudian mengadakan reuni dan alasannya saya belum tahu," ucap Wiranto.

Umat muslim mengikuti aksi 212 di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017). Aksi 212 tersebut digelar dalam rangka menuntut DPR agar segera mengambil tindakan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diberhentikan dari jabatannya.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Umat muslim mengikuti aksi 212 di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017). Aksi 212 tersebut digelar dalam rangka menuntut DPR agar segera mengambil tindakan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diberhentikan dari jabatannya.
Mantan Panglima ABRI ini pun menilai bahwa reuni 212 bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Apalagi jika acara tersebut mengerahkan massa dalam jumlah yang banyak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami sayangkan bahwa akan mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat dari daerah kan butuh biaya, butuh waktu dan mengganggu aktivitas mereka di daerah. Mungkin pekerjaannya ditinggalkan, penghasilannya akan kurang," kata dia.

Baca juga : Kepala UPT Monas: Reuni 212 di Monas Sudah Disetujui Gubernur Anies

Wiranto mengatakan, ia akan segera bertemu dengan para tokoh alumnus 212 untuk menanyakan apa tujuan kegiatan reuni tersebut. Sementara terkait izin acara, Wiranto mengatakan bahwa hal tersebut adalah wewenang kepolisian.

"Maka sebenarnya pada situasi sekarang ini lebih baik kita menjaga satu kondisi yang kondusif yah menjaga stabilitas politik karena kita akan menyongsong pilkada. Di 171 daerah dan itu besar sekali," kata dia.

Kompas TV Pemerintah mengatakan saat ini masih mengedepankan negosiasi dengan kelompok bersenjata untuk menyelamatkan 1.300 warga yang disandera.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Aturan Terbaru Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Nasional
Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Terapkan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Ini Alasan Pemerintah Terapkan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Nasional
Aplikasi Signal Hilang dari Playstore, Ini Penjelasan Korlantas Polri

Aplikasi Signal Hilang dari Playstore, Ini Penjelasan Korlantas Polri

Nasional
LBH Jakarta Akan Layangkan Gugatan ke Jokowi-Ma’ruf Amin soal Regulasi Pinjol

LBH Jakarta Akan Layangkan Gugatan ke Jokowi-Ma’ruf Amin soal Regulasi Pinjol

Nasional
Pemerintah Kantongi Aset Kredit BLBI Senilai Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dollar AS

Pemerintah Kantongi Aset Kredit BLBI Senilai Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dollar AS

Nasional
Wapres Dukung Pencanangan Oktober sebagai Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Wapres Dukung Pencanangan Oktober sebagai Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Kemenkes: Harga Tertinggi Tes PCR Berlaku Mulai 27 Oktober 2021

Kemenkes: Harga Tertinggi Tes PCR Berlaku Mulai 27 Oktober 2021

Nasional
Dinas Kesehatan Diminta Awasi Penyedia Tes PCR agar Tarif Sesuai Batas Maksimum

Dinas Kesehatan Diminta Awasi Penyedia Tes PCR agar Tarif Sesuai Batas Maksimum

Nasional
Laboratorium yang Tak Patuhi Ketentuan Harga Tertinggi Tes PCR Bisa Ditutup dan Dicabut Izinnya

Laboratorium yang Tak Patuhi Ketentuan Harga Tertinggi Tes PCR Bisa Ditutup dan Dicabut Izinnya

Nasional
Cuti Bersama Natal Dihapus, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasikannya

Cuti Bersama Natal Dihapus, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasikannya

Nasional
BREAKING NEWS: Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

BREAKING NEWS: Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

Nasional
Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Nasional
Wapres: Posisi Keuangan Syariah Indonesia di Tingkat Global Menggembirakan

Wapres: Posisi Keuangan Syariah Indonesia di Tingkat Global Menggembirakan

Nasional
Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.