Tak Ada Plt Ketua DPR, Bagaimana Pimpinan DPR Bekerja Setelah Novanto Ditahan KPK?

Kompas.com - 29/11/2017, 14:45 WIB
Waketum PAN Taufik Kurniawan, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusWaketum PAN Taufik Kurniawan, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2017)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, perlu atau tidaknya pelaksana tugas ketua DPR setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi tergantung kesepakatan pimpinan DPR.

Novanto ditahan atas dugaan korupsi proyek e-KTP.

Taufik menyebutkan, tata tertib DPR dan UU MD3 tidak mengenal istilah Plt sehingga segala keputusan diambil secara kolektif oleh pimpinan.

"Kalau Plt itu internal di pimpinan DPR. Kalaupun ada, tergantung kesepakatan pimpinan DPR lain," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Baca: Fadli Zon: Ketua DPR Masih Sama, Siapa Bilang Kosong?

"Sebab, sekali lagi, memang tidak ada istilah secara tatib ataupun MD3, (untuk) Plt," ujar Taufik.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus e-KTP, Kamis (23/11/2017).Kompas.com/Robertus Belarminus Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus e-KTP, Kamis (23/11/2017).
Ia mengatakan, pimpinan DPR tidak bisa mengganti Setya Novanto yang sedang menghadapi masalah hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kewenangan penggantian sepenuhnya oleh Golkar atau Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ia meminta semua pihak menunggu sikap Fraksi Golkar, termasuk yang ada di MKD. 

"Kita tunggu saja, itu ada internal Partai Golkar. Saya enggak berhak mengomentari. Tetapi, saya dengar mau ada munaslub bulan Desember, ya, kita tunggu saja," ujar Taufik.

Baca juga: Kepuasan DPR terhadap DPR Rendah, Fadli Zon Sebut Ada Progres

"Tetapi, bahwasanya Ketua DPR itu setelah munaslub atau tidak, ya, itu kewenangan Partai Golkar. Saya hanya ingin memisahkan jangan sampai ini digeneralisasi pada DPR-nya itu sendiri. DPR masih berjalan, kok. Hanya kalau terkait masalah yang lain, kami kembalikan pada tatib dan MD3," ujar Taufik.

Dia mengatakan, tidak ada masalah jika tak ada Plt ketua DPR.

"Apakah ada Plt pimpinan DPR atau tidak tergantung nanti pada kesepakatan pimpinan DPR yang lain. Kalau dirasa perlu, ya, ada. Kalau dirasa tidak perlu, mengingat waktu persidangan yang sempit, ya, tidak masalah," ujar Taufik.

Kompas TV Poltracking merilis angka elektabilitas Golkar merosot karena kasus Setnov.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 3.983 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 3.983 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 275, Total Pasien Covid-19 Sembuh 4.103.914

UPDATE 28 November: Bertambah 275, Total Pasien Covid-19 Sembuh 4.103.914

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 264, Total 4.255.936 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Bertambah 264, Total 4.255.936 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Nasional
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Nasional
Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Nasional
KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.