Jokowi: Urusan Politik Jangan Dicampur Aduk Ekonomi

Kompas.com - 29/11/2017, 10:39 WIB
Presiden Jokowi saat berbicara dalam Kompas 100 CEO Forum, di Hotel Rafless, Jakarta, Rabu (29/11/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINPresiden Jokowi saat berbicara dalam Kompas 100 CEO Forum, di Hotel Rafless, Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap proses pemilihan kepala daerah serentak 2018 di 171 daerah tidak akan mengganggu iklim ekonomi.

Hal ini disampaikan Jokowi saat berbicara dalam Kompas 100 CEO Forum di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

"Saya hanya ingin kita semua membiasakan yang urusan politik biar lah urusan politik, yang urusan ekonomi, ya ekonomi. Jangan campur aduk," kata Jokowi di hadapan 100 CEO berbagai perusahaan yang hadir.

Jokowi mengingatkan para pengusaha, khususnya yang tergabung dalam kamar dagang Indonesia (Kadin) agar tidak nyambi menjadi politisi.

Dengan begitu, urusan politik dan ekonomi tidak akan campur aduk.

"Yang urusan politik ya politik, silahkan, tapi ekonomi jangan terpengaruh. Terpengaruh enggak apa-apa tapi dikit saja. Dikit. Jangan memengaruhi banyak," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, sejak 2014 lalu, ia selalu bertanya kepada pengusaha mengenai investasi di Indonesia.

Namun jawabannya selalu "wait and see" karena ada kontestasi pilkada.

"Dari 2014 sampai sekaran wait and see terus. Orang kita tiap tahun ada pilkada. Nanti tahun depan wait and see lagi. 'Pilpres pak.' Ya, kapan kita akan bekerja kalau seperti itu terus," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, data-data yang ada saat ini sudah jelas menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sudah berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, Jokowi mengajak semua penguasa yang hadir untuk bekerja sama.

"Angka angka sudah jelas, data data sudah jelas, mari lah kita bekerja keras untuk memakmurkan, untuk mensejahterakan negara ini," ucap Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X