Jokowi: Urusan Politik Jangan Dicampur Aduk Ekonomi

Kompas.com - 29/11/2017, 10:39 WIB
Presiden Jokowi saat berbicara dalam Kompas 100 CEO Forum, di Hotel Rafless, Jakarta, Rabu (29/11/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINPresiden Jokowi saat berbicara dalam Kompas 100 CEO Forum, di Hotel Rafless, Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap proses pemilihan kepala daerah serentak 2018 di 171 daerah tidak akan mengganggu iklim ekonomi.

Hal ini disampaikan Jokowi saat berbicara dalam Kompas 100 CEO Forum di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

"Saya hanya ingin kita semua membiasakan yang urusan politik biar lah urusan politik, yang urusan ekonomi, ya ekonomi. Jangan campur aduk," kata Jokowi di hadapan 100 CEO berbagai perusahaan yang hadir.

Jokowi mengingatkan para pengusaha, khususnya yang tergabung dalam kamar dagang Indonesia (Kadin) agar tidak nyambi menjadi politisi.

Dengan begitu, urusan politik dan ekonomi tidak akan campur aduk.

"Yang urusan politik ya politik, silahkan, tapi ekonomi jangan terpengaruh. Terpengaruh enggak apa-apa tapi dikit saja. Dikit. Jangan memengaruhi banyak," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, sejak 2014 lalu, ia selalu bertanya kepada pengusaha mengenai investasi di Indonesia.

Namun jawabannya selalu "wait and see" karena ada kontestasi pilkada.

"Dari 2014 sampai sekaran wait and see terus. Orang kita tiap tahun ada pilkada. Nanti tahun depan wait and see lagi. 'Pilpres pak.' Ya, kapan kita akan bekerja kalau seperti itu terus," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, data-data yang ada saat ini sudah jelas menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sudah berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, Jokowi mengajak semua penguasa yang hadir untuk bekerja sama.

"Angka angka sudah jelas, data data sudah jelas, mari lah kita bekerja keras untuk memakmurkan, untuk mensejahterakan negara ini," ucap Jokowi.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Nasional
Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X