Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Populer Hari Ini: RS Sumber Waras Diminta Kembalikan Rp 191 M hingga Akhir Drama Kolam Rp 620 Juta

Kompas.com - 28/11/2017, 22:14 WIB

1. RS Sumber Waras Kebingungan Diminta Sandi Kembalikan Rp 191 Miliar

Direktur Yayasan Kesehatan Sumber Waras atau YKSW Abraham Tejanegara memberikan tanggapannya terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang meminta pihaknya mengembalikan uang kelebihan pembelian lahan Sumber Waras Rp 191 miliar.

"Nah, itu yang saya jadi bingung jadinya gimana. Kalau menurut saya, itu sudah enggak ada hubungannya. Kami melakukan transaksi itu sudah berdasarkan NJOP (nilai jual obyek pajak) dan kesepakatan kedua belah pihak," ujar Abraham ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (28/11/2017).

Ia mengatakan, penjualan lahan tersebut telah melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mengakui adanya temuan BPK terkait kelebihan harga pembelian tersebut, tetapi permasalahan itu sudah clear.

"Nah, BPK itu yang mengatakan bahwa terjadi kelebihan pembayaran. Dasarnya apa? Sebab, sebelum terjadi penjualan kepada DKI, kami sudah pernah melakukan ikatan jual beli dengan pihak Ciputra," katanya.

Baca selengkapnya : RS Sumber Waras Kebingungan Diminta Sandi Kembalikan Rp 191 Miliar

Baca juga : Sandiaga Minta Yayasan Sumber Waras Kembalikan Kelebihan Rp 191 Miliar

 

2. Kolam Rp 620 Juta yang Bikin Prasetio Tersinggung dan Akhirnya Dihapus

Kolam di DPRD DKI Jakarta yang rencananya akan direhabilitasi dengan anggaran Rp 620 juta. Foto diambil pada Selasa, (21/11/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Kolam di DPRD DKI Jakarta yang rencananya akan direhabilitasi dengan anggaran Rp 620 juta. Foto diambil pada Selasa, (21/11/2017).
Anggaran renovasi kolam ikan Rp 620 juta menjadi salah satu yang menyedot perhatian banyak orang. Anggaran sebesar itu dinilai terlalu banyak untuk merenovasi sebuah kolam yang ukurannya tidak terlalu besar.

Kondisi kolam tersebut memang begitu dangkal. Orang yang melihat kolam bisa melihat langsung dasarnya yang terbuat dari keramik. Kalau anggaran itu berhasil masuk, salah satunya akan digunakan untuk memperdalam kolam.

"Ikan-ikannya banyak yang mati. Ketika kami tanya ke Dinas Pertamanan katanya kolamnya terlalu dangkal," kata Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (27/11/2017).

Anggaran kolam ini juga menimbulkan tuduhan-tuduhan. Salah satunya tuduhan bahwa renovasi kolam diusulkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Prasetio selama ini memang suka beraktivitas di sekitar kolam itu.

Baca selengkapnya : Kolam Rp 620 Juta yang Bikin Prasetio Tersinggung dan Akhirnya Dihapus

 

3. Ditemukan Pungli Penerbitan SKCK, Polri Ancam Pidanakan Anggotanya

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala (Tengah) bersama Irwasum Polri Komjen Putut Eko Bayuseno (kiri) di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (27/11/2017)Kompas.com/YOGA SUKMANA Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala (Tengah) bersama Irwasum Polri Komjen Putut Eko Bayuseno (kiri) di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (27/11/2017)
Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Putut Eko Bayuseno menginstruksikan kepada seluruh Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) untuk mengawasi semua layanan publik di kepolisian, termasuk layanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Putut mengatakan, pihaknya akan menindak tegas anggotanya yang terbukti melakukan pungutan liar dalam proses penerbitan SKCK.

"Sanksi macam-macam, bisa sanksi administrasi, bisa pelanggaran kode etik, bisa pelanggaran disiplin, termasuk pidana kalau terbukti melakukan pungutan liar," ujar Putut di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Sanksi tegas akan diberikan Polri menyusul adanya temuan Ombudsman terkait dugaan pelanggaran administrasi atau maladministrasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam proses penerbitan SKCK.

Salah satu pelanggaran yang ditemukan Ombudsman yakni banyak biaya yang dikenakan kapada masyarakat saat mengurus pembuatan SKCK. Misalnya, permintaan uang untuk lembar legalitas, untuk mengurus persyaratan, hingga biaya map.

Baca juga : Ditemukan Pungli Penerbitan SKCK, Polri Ancam Pidanakan Anggotanya


4. Letusan Besar Gunung Agung Diperkirakan Menunggu Hitungan Jam

Erupsi Gunung Agung terlihat dari Kubu, Karangasem, Bali, 26 November 2017. Gunung Agung terus menyemburkan asap dan abu vulkanik dengan ketinggian yang terus meningkat, mencapai ketinggian 3.000 meter dari puncak. Letusan juga disertai dentuman yang terdengar sampai radius 12 kilometer.AFP PHOTO / SONNY TUMBELAKA Erupsi Gunung Agung terlihat dari Kubu, Karangasem, Bali, 26 November 2017. Gunung Agung terus menyemburkan asap dan abu vulkanik dengan ketinggian yang terus meningkat, mencapai ketinggian 3.000 meter dari puncak. Letusan juga disertai dentuman yang terdengar sampai radius 12 kilometer.
Kepala Bidang Mitigasi Bencana Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) I Gede Suantika mengatakan, letusan besar Gunung Agung diperkirakan akan terjadi dalam hitungan jam.

Hal itu menyusul terjadinya gempa tremor overscale yang terjadi secara terus-menerus pada Selasa (28/11/2017). Karena itu, peluang terjadinya letusan besar tinggal menunggu waktu.

"Sekarang sudah erupsi, gempa tremor terus-menerus ini indikasi ke letusan besar, bisa beberapa jam ke depan," kata Suantika.

Gempa tremor overscale secara terus-menerus ini menurutnya mengindikasikan adanya pergerakan magma dalam jumlah besar ke permukaan. Ada dua kemungkinan pergerakan magma, yaitu efusif dan ekplosif.

Tipe efusif jika bergerak dalam jumlah besar memenuhi kawah lalu meleler keluar kawah. Eksplosif jika magma bergerak seketika disertai terbentuknya awan panas.

"Kalau eksplosif kemungkinan awas panas sudah terbentuk, ini sedang kami pastikan," kata Suantika.

 Baca selengkapnya : Letusan Besar Gunung Agung Diperkirakan Menunggu Hitungan Jam


5. E-Budgeting Ungkap Pengusul Anggaran Kolam Rp 620 Juta, Ini Orangnya...

Sebuah kolam yang berada di area Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (26/12/2016). Jessi Carina Sebuah kolam yang berada di area Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (26/12/2016).
Tersebar kabar bahwa anggaran renovasi kolam air mancur sebesar Rp 620 juta diusulkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Prasetio membantah hal tersebut dan meminta anggaran itu dihapus dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.

Sebelum anggaran dicoret, Ketua Komisi E DPRD DKI Syahrial meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan terlebih dahulu siapa sebenarnya yang mengusulkan anggaran itu.

"Sebelum dicoret kolam ini, saya mau klarifikasi siapa yang mengusulkan itu karena pimpinan merasa tidak enak," ujar Syahrial dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (27/11/2017).

Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati pun menunjukkan sistem e-budgeting untuk mencari tahu hal itu.

Tuty mengatakan, sistem e-budgeting merekam siapa saja PNS yang meng-input usulan anggaran. Dari sana dapat diketahui bahwa yang mengusulkan anggaran renovasi kolam adalah Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi.

 Baca juga : E-Budgeting Ungkap Pengusul Anggaran Kolam Rp 620 Juta, Ini Orangnya...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com