Denmark Kucurkan Rp 11,8 M untuk Bantu Indonesia Atasi Sampah Plastik

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah kunjungan kenegaraan ke Indonesia, Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen, ditemani Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, menyaksikan penandatanganan pemberian dana hibah senilai Rp 11,8 miliar dari Denmark.

Perdana Menteri Rasmussen mengatakan, dana tersebut untuk membantu mengatasi permasalahan sampah plastik di perairan Indonesia.

“Denmark dan Indonesia sama-sama negara dengan sejarah maritim yang panjang. Saat ini kita menghadapi tantangan besar dalam mengatasi permasalahan sampah di laut. Kami berharap bantuan ini akan mempertegas komitmen Indonesia untuk mengatasi sampah dan permasalahan lingkungan lainnya di laut,” kata Rasmussen dalam sambutannya.

Baca juga : Indonesia Siap Terapkan Teknologi Energi Berbasis Sampah Milik Denmark

Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Kristensen, dan Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chavez, menandatangani kesepakatan dana hibah OMC MDTF (Oceans, Marine Debris, and Coastal Resources Multi Donor Trust Fund) ini pada Selasa (28/11/2017) di Museum Bahari, tepat di seberang Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara.

Denmark, yang menjadi salah satu negara terdepan dalam pengelolaan dan pendayagunaan sampah, juga berkomitmen memberikan pendampingan teknis untuk membangun kapasitas pihak terkait dengan pengelolaan kawasan pesisir, khususnya dalam menyelesaikan masalah sampah di perairan.

Usai acara penandatanganan, Perdana Menteri Rasmussen menyempatkan diri untuk melihat kondisi area kumuh yang dipenuhi sampah plastik di dekat Pelabuhan Sunda Kelapa, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut data yang dikutip Rasmussen, Indonesia adalah negara terbesar kedua setelah China dalam produksi sampah plastik di perairan.

Dari 64 juta ton sampah yang tercipta setiap tahun, 1,3 ton di antaranya terbuang di perairan Indonesia dan 80 persen di antaranya berasal dari sampah padat yang tidak dikelola dengan baik di tingkat kota.

Kondisi ini mengancam industri perikanan nasional, khususnya bagi para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada produksi laut.