Denmark Kucurkan Rp 11,8 M untuk Bantu Indonesia Atasi Sampah Plastik

Kompas.com - 28/11/2017, 21:12 WIB
Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyempatkan diri untuk melihat kondisi area kumuh yang dipenuhi sampah plastik di dekat Pelabuhan Sunda Kelapa bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (28/11/2017). KOMPASTV/Timothy MarbunPerdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyempatkan diri untuk melihat kondisi area kumuh yang dipenuhi sampah plastik di dekat Pelabuhan Sunda Kelapa bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (28/11/2017).
|
EditorAmir Sodikin

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah kunjungan kenegaraan ke Indonesia, Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen, ditemani Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, menyaksikan penandatanganan pemberian dana hibah senilai Rp 11,8 miliar dari Denmark.

Perdana Menteri Rasmussen mengatakan, dana tersebut untuk membantu mengatasi permasalahan sampah plastik di perairan Indonesia.

“Denmark dan Indonesia sama-sama negara dengan sejarah maritim yang panjang. Saat ini kita menghadapi tantangan besar dalam mengatasi permasalahan sampah di laut. Kami berharap bantuan ini akan mempertegas komitmen Indonesia untuk mengatasi sampah dan permasalahan lingkungan lainnya di laut,” kata Rasmussen dalam sambutannya.

Baca juga : Indonesia Siap Terapkan Teknologi Energi Berbasis Sampah Milik Denmark

Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Kristensen, dan Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chavez, menandatangani kesepakatan dana hibah OMC MDTF (Oceans, Marine Debris, and Coastal Resources Multi Donor Trust Fund) ini pada Selasa (28/11/2017) di Museum Bahari, tepat di seberang Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara.

Denmark, yang menjadi salah satu negara terdepan dalam pengelolaan dan pendayagunaan sampah, juga berkomitmen memberikan pendampingan teknis untuk membangun kapasitas pihak terkait dengan pengelolaan kawasan pesisir, khususnya dalam menyelesaikan masalah sampah di perairan.

Usai acara penandatanganan, Perdana Menteri Rasmussen menyempatkan diri untuk melihat kondisi area kumuh yang dipenuhi sampah plastik di dekat Pelabuhan Sunda Kelapa, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut data yang dikutip Rasmussen, Indonesia adalah negara terbesar kedua setelah China dalam produksi sampah plastik di perairan.

Dari 64 juta ton sampah yang tercipta setiap tahun, 1,3 ton di antaranya terbuang di perairan Indonesia dan 80 persen di antaranya berasal dari sampah padat yang tidak dikelola dengan baik di tingkat kota.

Kondisi ini mengancam industri perikanan nasional, khususnya bagi para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada produksi laut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

Nasional
Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X