Hakim Praperadilan Novanto Diharap Tak Bangun Permusuhan dengan Rakyat

Kompas.com - 28/11/2017, 17:17 WIB
Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun ketika ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (28/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun ketika ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (28/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, mengingatkan hakim tunggal Kusno yang akan mengadili praperadilan tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, Ketua DPR RI Setya Novanto, untuk berlaku jujur.

Alasannya, banyak pihak menilai Kusno memiliki rekam jejak yang kurang berpihak terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Hakim jangan sampai dia membangun permusuhan dengan rakyat, dengan publik," ujar Komarudin ketika ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (28/11/2017).

Menurut Komarudin, hakim dalam memutus kasus di peradilan harus selalu berdasarkan banyak pertimbangan, misalnya hati nurani dan pertimbangan sebagai wakil Tuhan di dunia.


"Jadi kalau berdasarkan Tuhan ya pakai nurani, untuk mengukur rasa keadilan rakyat. Jangan sampai nama pakai nama Tuhan untuk mengelabui, mendukung tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak adil," kata dia.

"Hukum itu harus melahirkan keadilan sosial, keadilan publik. Nah sekarang tanya rakyat kalau hukum membebaskan Setya Novanto adil tidak? Tidak," ucap Komarudin.

(Baca juga: PN Jaksel Minta Publik Tak Curigai Hakim Praperadilan Setya Novanto)

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berhati-hati dalam menghadapi praperadilan yang diajukan Setya Novanto.

Sebab, ICW menyoroti rekam jejak hakim Kusno yang dinilai minim keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi.

Hakim tunggal praperadilan Kusno saat menyidangkan gugatan atas penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian heli AW 101 di PN Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Hakim tunggal praperadilan Kusno saat menyidangkan gugatan atas penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian heli AW 101 di PN Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).
Berdasarkan catatan ICW, hakim Kusno pernah membebaskan empat terdakwa korupsi saat menjabat hakim di Pengadilan Negeri Pontianak.

Kusno juga pernah memberikan vonis ringan 1 tahun penjara kepada Zulfadhli, anggota DPR RI dalam perkara korupsi dana bantuan sosial Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2006-2008 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 15 miliar.

(Baca: ICW: Hakim Praperadilan Setya Novanto Pernah Bebaskan Koruptor)

Peringatan ICW ke KPK tersebut bertujuan agar lembaga antirasuah itu tak sampai kalah lagi dari Setya Novanto seperti pada praperadilan sebelumnya. Saat itu, hakim tunggal Cepi Iskandar memutuskan tidak sah status tersangka yang disematkan KPK kepada Novanto. 

Sidang perdana praperadilan Novanto akan digelar pada 30 November mendatang.

Dalam kasus korupsi proyek e-KTP, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Novanto saat ini sudah ditahan di rutan KPK.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Nasional
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Nasional
Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nasional
PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

Nasional
 PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Nasional
Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Nasional
Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Nasional
Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Nasional
Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nasional
SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Nasional
KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

Nasional
Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Nasional
SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Nasional
Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X