Pergantian Ketua DPR Dinilai Lebih Baik Menunggu Hasil Munaslub Golkar

Kompas.com - 28/11/2017, 14:20 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menuturkan, penunjukan ketua baru DPR RI idealnya menunggu penunjukan ketua umum baru Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Menurut Ace, penunjukan Ketua DPR RI akan memiliki legitimasi yang lebih kuat jika ditunjuk oleh Ketua Umum, yang menggantikan Setya Novanto.

"Sebaiknya menunggu munaslub supaya proses penentuan Ketua DPR diajukan oleh kepemimpinan Partai Golkar yang definitif. Dan memiliki legitimasi yang kuat," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Adapun Munaslub, kata Ace, setidaknya dapat digelar sebelum 2018. Sebab, Golkar memiliki agenda-agenda politik yang sudah dekat yakni Pilkada Serentak 2018.

(Baca juga: Sejumlah Fraksi Minta Ketua DPR Diganti, Apa Langkah Golkar?)

Namun, munaslub bisa saja digelar lebih cepat tanpa menunggu hasil praperadilan jika Novanto bersedia mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Mengenai hal itu, Ace belum mengetahui informasi terakhir, apakah Novanto bersedia mundur dari jabatannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat membawakan pidato pada acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat membawakan pidato pada acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017).
Meski begitu, Ace menilai pengunduran diri lebih elegan jika dilakukan oleh Novanto mengingat desakan yang sangat kuat dari internal.

"Memang sebaiknya di tengah desakan dari internal yang begitu sangat kuat dan di tengah beliau sedang menghadapi masalah hukum, mungkin sebaiknya menurut saya lebih elegan dengan sikap kenegarawanannya untuk mundur sebagai ketua umum," kata Ace.

(Baca juga: Banyak Faksi, Golkar Disarankan Gelar Munaslub untuk Redam Gejolak)

Sebelumnya, rapat pleno Partai Golkar pada 21 November 2017 menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. Begitu pula dengan status Novanto sebagai Ketua DPR.

Namun, sejumlah pihak mendesak Golkar untuk segera melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dan memilih ketua umum baru.

Ini termasuk pada posisi Ketua DPR. Sejumlah fraksi berharap Novanto diganti atau bersedia mengundurkan diri.

Kompas TV Pengurus DPP partai Golkar mengumpulkan DPD tingkat satu se-Indonesia untuk membahas desakan munas luar biasa.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.