Pergantian Ketua DPR Dinilai Lebih Baik Menunggu Hasil Munaslub Golkar

Kompas.com - 28/11/2017, 14:20 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menuturkan, penunjukan ketua baru DPR RI idealnya menunggu penunjukan ketua umum baru Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Menurut Ace, penunjukan Ketua DPR RI akan memiliki legitimasi yang lebih kuat jika ditunjuk oleh Ketua Umum, yang menggantikan Setya Novanto.

"Sebaiknya menunggu munaslub supaya proses penentuan Ketua DPR diajukan oleh kepemimpinan Partai Golkar yang definitif. Dan memiliki legitimasi yang kuat," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Adapun Munaslub, kata Ace, setidaknya dapat digelar sebelum 2018. Sebab, Golkar memiliki agenda-agenda politik yang sudah dekat yakni Pilkada Serentak 2018.


(Baca juga: Sejumlah Fraksi Minta Ketua DPR Diganti, Apa Langkah Golkar?)

Namun, munaslub bisa saja digelar lebih cepat tanpa menunggu hasil praperadilan jika Novanto bersedia mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Mengenai hal itu, Ace belum mengetahui informasi terakhir, apakah Novanto bersedia mundur dari jabatannya.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat membawakan pidato pada acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat membawakan pidato pada acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017).
Meski begitu, Ace menilai pengunduran diri lebih elegan jika dilakukan oleh Novanto mengingat desakan yang sangat kuat dari internal.

"Memang sebaiknya di tengah desakan dari internal yang begitu sangat kuat dan di tengah beliau sedang menghadapi masalah hukum, mungkin sebaiknya menurut saya lebih elegan dengan sikap kenegarawanannya untuk mundur sebagai ketua umum," kata Ace.

(Baca juga: Banyak Faksi, Golkar Disarankan Gelar Munaslub untuk Redam Gejolak)

Sebelumnya, rapat pleno Partai Golkar pada 21 November 2017 menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. Begitu pula dengan status Novanto sebagai Ketua DPR.

Namun, sejumlah pihak mendesak Golkar untuk segera melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dan memilih ketua umum baru.

Ini termasuk pada posisi Ketua DPR. Sejumlah fraksi berharap Novanto diganti atau bersedia mengundurkan diri.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
Rakernas V PAN Diwarnai Ricuh, Ini Penyebabnya

Rakernas V PAN Diwarnai Ricuh, Ini Penyebabnya

Nasional
Politisi Hanura: Kok Jubir Hanya Tersenyum Rocky Gerung Lecehkan Presiden

Politisi Hanura: Kok Jubir Hanya Tersenyum Rocky Gerung Lecehkan Presiden

Nasional
Rakernas V PAN Ditutup, 9 Daerah Ini jadi Calon Tuan Rumah Kongres

Rakernas V PAN Ditutup, 9 Daerah Ini jadi Calon Tuan Rumah Kongres

Nasional
Zulkifli Hasan Minta Kader PAN Tak Gontok-gontokan di Kongres Pemilihan Ketua Umum

Zulkifli Hasan Minta Kader PAN Tak Gontok-gontokan di Kongres Pemilihan Ketua Umum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X