Indonesia-Australia Tingkatkan Kerja Sama Penanganan Terorisme dan Radikalisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bersama Jaksa Agung Australia George Brandis memimpin pertemuan Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM) ke-4 di Brisbane, Australia, Minggu (26/11/2017).

Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama Indonesia dan Australia di bidang hukum dan keamanan, khususnya untuk di kawasan yang dekat dengan kedua negara.

Menurut Wiranto, kerja sama antara kedua negara menjadi penanda bagi keberhasilan penanganan masalah hukum dan keamanan, khususnya tentang isu terorisme dan radikalisme di kawasan.

“Pertemuan MCM ke-4 ini telah membahas kemajuan sejak pertemuan MCM ke-3, serta tantangan yang dihadapi oleh kawasan saat ini,” ujar Wiranto seperti dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam, Senin (27/11/2017).

Baca juga : Jokowi: Pemerintah Tak Akan Toleransi Radikalisme, Apa Pun Organisasinya

Pertemuan tersebut, lanjut Wiranto, telah berlangsung dengan sangat konstruktif dan menghasilkan langkah-langkah konkret yang akan ditindaklanjuti oleh kedua negara dalam bidang countering terrorism financing, counter violent extremism and deradicalization, cyber security, and broader law, justice and security cooperation.

“Perlu saya sampaikan bahwa pertemuan sub regional yang telah dilakukan di kota Manado, pada 29 Juli 2017 lalu merupakan bentuk lain dari kerja sama konkret kedua negara, yang juga melibatkan lebih banyak negara di kawasan,” kata Wiranto.

Menurut rencana, pertemuan MCM ke-5 selanjutnya akan diadakan di Indonesia pada paruh pertama tahun 2018.

Baca juga : Sinyal Bahaya, Intoleransi dan Radikalisme Menjangkiti Rakyat Indonesia

“Untuk itu, saya mengharapkan dapat bertemu dengan Yang Mulia George Brandis di Indonesia,” ucapnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (25/11/2017), Wiranto juga bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Peter Craig Dutton.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk menegaskan bahwa Indonesia ingin mempererat kerja sama hukum dan keamanan dengan Australia, baik secara bilateral maupun pada tataran regional dan global.

Dalam kesempatan itu Wiranto mengungkapkan keinginan pemerintah agar Australia terlibat dalam forum monitoring implementasi sanksi DK-BB terkait ISIS/ISIL di kawasan.