Kompas.com - 27/11/2017, 21:21 WIB
Anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Sidang Paripurna tersebut digelar dengan agenda antara lain pembacaan keputusan RUU Pemilu. ANTARA FOTO/M Agung RajasaAnggota DPR menghadiri Rapat Paripurna ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Sidang Paripurna tersebut digelar dengan agenda antara lain pembacaan keputusan RUU Pemilu.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon menganggap hasil survei sejumlah lembaga terhadap institusi DPR sebagai sebuah bahan introspeksi.

Fadli menyikapi hasil survei nasional Poltracking Indonesia yang menempatkan DPR pada posisi paling buncit di antara 13 institusi demokrasi dan penegak hukum yang disurvei.

Berdasarkan hasil survei tersebut, hanya 34 persen publik yang merasa puas dengan kinerja DPR.

"Masukan itu kan bisa menjadi bahan untuk introspeksi," kqta Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Namun, ia menilai tingkat kepuasan publik terhadap DPR cenderung membaik. Sebab, kasus-kasus besar yang menyeret nama anggota DPR pada periode saat ini lebih sedikit ketimbang periode 2009-2014 lalu.

Baca juga : Kepuasan Publik Terhadap DPR Paling Buncit

Wakil Kerua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Kerua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Meskipun memang dampak kasus-kasus pada periode lalu terbawa pada periode saat ini. Misalnya kasus proyek e-KTP.

"Itu juga perlu dilihat sebagai sebuah progres bahwa tidak banyak kasus. Kasus yang dianggap kasus besar itu tidak terjadi pada masa periode ini," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Di samping itu, Fadli mengatakan bahwa hal serupa terjadi di parlemen beberapa negara lainnya, baik negara maju maupun berkembang.

Hal itu, menurutnya, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja parlemen. Daya kritik masyarakat juga dianggap lebih tinggi kepada lembaga legislatif ketimbang eksekutif.

Namun, hal itu tak lantas berpengaruh pada tingkat elektabilitas seorang anggota legislatif.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.