Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Total Usulan Anggaran Pengamanan Pilkada 2018 Rp 2,17 Triliun

Kompas.com - 27/11/2017, 17:29 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 171 daerah terdiri dari 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2018.

Untuk pengamanan seluruh wilayah tersebut, Polri mengusulkan anggaran pilkada serentak 2018 hingga Rp 2,17 triliun.

Kabag Renops Sops Polri Kombes Edi Setio Budi Santoso menuturkan, sejauh ini pihaknya masih terus melakukan pembahasan anggaran dengan pemerintah daerah.

"Belum selesai (pembahasannya). Mungkin Selasa atau Rabu. Dari 33 Polda, baru tujuh yang melaporkan," kata Edi kepada Kompas.com, Senin (27/11/2018).

Meski belum disetujui seluruhnya dari pemerintah daerah yang akan melangsungkan pilkada, namun Edi optimistis kebutuhan anggaran untuk pengamanan pilkada akan tercukupi.

"Rata-rata dari pengajuan anggaran itu, 75 persen dikabulkan pemerintah daerah," ucap Edi.

Saat ini usulan anggaran yang sudah rampung berasal dari Polda Aceh, Polda Sumatera Barat dan Polda Kepulauan Riau.

Polda Aceh mengajukan anggaran sebesar Rp 15,65 miliar, Polda Sumatera Barat sebesar Rp 7,78 miliar dan Polda Kepulauan Riau sebesar Rp 4,27 miliar.

Usulan Polda Kalimantan Timur sebesar Rp 30,49 miliar, hanya disetujui sebesar Rp 23,78 miliar (78,01 persen).

Sementara itu, usulan Polda Jawa Tengah sebesar Rp 108,46 miliar baru disetujui Rp 2,55 miliar (2,35 persen).

"Usulan terbanyak dari Polda Jawa Barat sebesar Rp 322,28 miliar, tetapi baru disetujui Rp 161,58 miliar (50,14 persen)," kata Edi.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pilkada adalah keamanan.

Apalagi pada 2018, ada beberapa daerah gemuk rawan konflik yang akan melangsungkan pilkada seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Papua.

"Tolok ukur keberhasilan pilkada salah satunya adalah keamanan. Oleh sebab itu, peran dari semua pemangku kepentingan, dari aparat keamanan, penyelenggara, parpol dan masyarakat sangat penting. Saya berharap pilkada dapat berjalan aman, tertib dan sukses," kata Setyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com