Kejaksaan Absen, Sidang Praperadilan Kepala BKKBN Ditunda

Kompas.com - 27/11/2017, 14:52 WIB
Pengacara Kepala BKKBN Surya Chandra, Edi Utama saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (27/11/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPengacara Kepala BKKBN Surya Chandra, Edi Utama saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (27/11/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim tunggal praperadilan Riyadi Sunindyo menunda sidang praperadilan yang diajukan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty terhadap Kejaksaan Agung.

Hal tersebut lantaran kejaksaan sebagai pihak termohon tidak hadir dalam sidang.

"Termohon belum tampak sampai jam sekarang. Oleh karena itu kami panggil sekali lagi," ujar hakim Riyadi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (27/11/2017).

Hakim memutuskan menunda sidang hingga pekan depan dan memanggil kembali pihak kejaksaan.

Sebelum menutup sidang, hakim mengecek surat kuasa dari pihak pemohon yang dikepalai oleh Edi Utama selaku pengacara. Setelah itu, hakim mengetok palu dan menutup sidang.

Ditemui usai sidang, Edi mengaku tidak tahu alasan absennya pihak kejaksaan.

"Tidak tahu. Mungkin ada kesibukan lain," kata Edi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga: Kejagung Tetapkan Kepala BKKBN Tersangka Korupsi Pengadaan Alat KB 2015)

Edi mengatakan, proses praperadilan sedianya dilakukan secara singkat dalam waktu hanya tujuh hari. Menurut dia, semestinya pihak kejaksaan mengetahui hal tersebut dan tidak mengulur waktu dengan tidak hadir saat sidang perdana.

"Panggilan sudah disampaikan. Mestinya mengerti, tapi tidak muncul," kata Edi.

Surya Chandra menggugat penetapannya sebagai tersangka oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat KB II atau implant tiga tahunan plus inserter tahun anggaran 2015.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X