Kompas.com - 27/11/2017, 14:07 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan, partainya menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi, terutama hasil survei yang menyebut turunnya elektabilitas.

Adapun, berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia pada 8-15 November 2017, elektabilitas Partai Golkar turun ke peringkat ketiga dengan hanya dengan mengantongi 10,9 persen. Sedangkan Gerindra merebut posisi kedua dengan 13,6 persen.

Hasil tersebut, kata Meutya, menjadikan Partai Golkar lebih berhati-hati dalam menentukan langkah seiring dengan dinamika internal yang tengah terjadi di partai.

"Karena Golkar memperhatikan suara rakyat, bagaimana elektabilitas kami, juga jadi evaluasi. Justru dengan evaluasi Golkar turun itu menjadi pegangan untuk prinsip kehati-hatian," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).

(Baca juga: Banyak Faksi, Golkar Disarankan Gelar Munaslub untuk Redam Gejolak)

Dorongan agar Partai Golkar melakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) telah disuarakan sejumlah pihak di internal partai.

Bahkan, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menilai munaslub perlu dilakukan untuk memilih kepemimpinan baru, apa pun hasil praperadilan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal senada disuarakan secara lantang oleh sejumlah pimpinan DPD provinsi.

(Baca juga: Nurdin: Munaslub Golkar Tetap Digelar jika Novanto Menang Praperadilan)

Meski begitu, Meutya menilai munaslub yang digelar terlalu cepat belum tentu tak membawa dampak negatif bagi partai. Ia mengkhawatirkan perpecahan justru terjadi jika munaslub digelar sebelum partai dalam kondisi siap.

Rapat Pleno DPP Partai Golkar membahas pergantian Setya Novanto dari Ketua Umum dan Ketua DPR, Selasa (21/11/2017).KOMPAS.com/Ihsanuddin Rapat Pleno DPP Partai Golkar membahas pergantian Setya Novanto dari Ketua Umum dan Ketua DPR, Selasa (21/11/2017).
Namun, di sisi lain opini publik terkait citra partai, menurut Meutya, juga menjadi pertimbangan.

"(Publik) mem-bully Golkar itu juga menjadi pertimbangan kami," tutur Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

(Baca juga: Banyak Faksi, Golkar Disarankan Gelar Munaslub untuk Redam Gejolak)

Ia menegaskan, partainya akan mencari waktu yang tepat untuk menentukan langkah yang akan diambil.

"Suasana kebatinan DPP termasuk ketua umum itu jadi pertimbangan kami," kata Meutya.

Ia menambahkan, saat ini Partai Golkar masih patuh pada rapat pleno pada 21 November 2017.

Pleno menetapkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum. Sedangkan terkait posisi Novanto baik di Golkar maupun di DPR menunggu hasil praperadilan.

Adapun saat ini Novanto berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Setelah praperadilan diskusi itu terbuka kembali apakah akan ada munaslub ataukah ada pengembalian posisi jika Pak Novanto menang, itu masih terus menjadi diskusi," ujar Meutya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY Ngetwit soal Hukum Bisa Dibeli, Ada Apa?

SBY Ngetwit soal Hukum Bisa Dibeli, Ada Apa?

Nasional
Wacana Penunjukan TNI-Polri Jadi Pj Gubernur, Kemendagri: Kami Belum Bahas

Wacana Penunjukan TNI-Polri Jadi Pj Gubernur, Kemendagri: Kami Belum Bahas

Nasional
Bayi 10 Bulan Dicat Silver dan Diajak Mengemis, Mensos: Sudah Kami Bawa ke Balai Dinsos

Bayi 10 Bulan Dicat Silver dan Diajak Mengemis, Mensos: Sudah Kami Bawa ke Balai Dinsos

Nasional
Jokowi: Sambut Pandemi Ini Sebagai Endemi, karena Covid-19 Takkan Hilang dalam Waktu Lama

Jokowi: Sambut Pandemi Ini Sebagai Endemi, karena Covid-19 Takkan Hilang dalam Waktu Lama

Nasional
Nilai Integritas KPK Dinilai Sudah Hilang, Kepercayaan Publik Jadi Merosot

Nilai Integritas KPK Dinilai Sudah Hilang, Kepercayaan Publik Jadi Merosot

Nasional
Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Atlet PON Berprestasi

Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Atlet PON Berprestasi

Nasional
Mahasiswa Demo KPK, Stafsus Mensetneg: Yang Ingin Berkerumun Enggak Sayang Nakes, Keluarga dan Diri Sendiri

Mahasiswa Demo KPK, Stafsus Mensetneg: Yang Ingin Berkerumun Enggak Sayang Nakes, Keluarga dan Diri Sendiri

Nasional
Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Nasional
Kepuasan Atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg: Alhamdulillah Masih Mendekati 60 Persen

Kepuasan Atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg: Alhamdulillah Masih Mendekati 60 Persen

Nasional
7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir

7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir

Nasional
Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Golkar: Doakan Selesai Senin Sore, Paling Telat Selasa

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Golkar: Doakan Selesai Senin Sore, Paling Telat Selasa

Nasional
Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Nasional
SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

Nasional
Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Nasional
Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.