Elektabilitas Tersalip Gerindra, Golkar Hati-hati dalam Melangkah

Kompas.com - 27/11/2017, 14:07 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan, partainya menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi, terutama hasil survei yang menyebut turunnya elektabilitas.

Adapun, berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia pada 8-15 November 2017, elektabilitas Partai Golkar turun ke peringkat ketiga dengan hanya dengan mengantongi 10,9 persen. Sedangkan Gerindra merebut posisi kedua dengan 13,6 persen.

Hasil tersebut, kata Meutya, menjadikan Partai Golkar lebih berhati-hati dalam menentukan langkah seiring dengan dinamika internal yang tengah terjadi di partai.

"Karena Golkar memperhatikan suara rakyat, bagaimana elektabilitas kami, juga jadi evaluasi. Justru dengan evaluasi Golkar turun itu menjadi pegangan untuk prinsip kehati-hatian," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).

(Baca juga: Banyak Faksi, Golkar Disarankan Gelar Munaslub untuk Redam Gejolak)

Dorongan agar Partai Golkar melakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) telah disuarakan sejumlah pihak di internal partai.

Bahkan, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menilai munaslub perlu dilakukan untuk memilih kepemimpinan baru, apa pun hasil praperadilan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal senada disuarakan secara lantang oleh sejumlah pimpinan DPD provinsi.

(Baca juga: Nurdin: Munaslub Golkar Tetap Digelar jika Novanto Menang Praperadilan)

Meski begitu, Meutya menilai munaslub yang digelar terlalu cepat belum tentu tak membawa dampak negatif bagi partai. Ia mengkhawatirkan perpecahan justru terjadi jika munaslub digelar sebelum partai dalam kondisi siap.

Rapat Pleno DPP Partai Golkar membahas pergantian Setya Novanto dari Ketua Umum dan Ketua DPR, Selasa (21/11/2017).KOMPAS.com/Ihsanuddin Rapat Pleno DPP Partai Golkar membahas pergantian Setya Novanto dari Ketua Umum dan Ketua DPR, Selasa (21/11/2017).
Namun, di sisi lain opini publik terkait citra partai, menurut Meutya, juga menjadi pertimbangan.

"(Publik) mem-bully Golkar itu juga menjadi pertimbangan kami," tutur Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

(Baca juga: Banyak Faksi, Golkar Disarankan Gelar Munaslub untuk Redam Gejolak)

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Total 3,4 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Angka Kematian Masih Tinggi

UPDATE: Total 3,4 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Angka Kematian Masih Tinggi

Nasional
Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Nasional
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Nasional
Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Nasional
Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Nasional
Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X