KPK Panggil Mantan KSAU Terkait Kasus Heli AW 101

Kompas.com - 27/11/2017, 11:23 WIB
Helikoper AgustaWestland AW101 di Hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Widodo S. Jusuf/ANTARA/POOL/17Helikoper AgustaWestland AW101 di Hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Purnawirawan Agus Supriatna, untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter AgustaWestland AW 101.

Agus akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, salah satu tersangka kasus ini.

Irfan merupakan pihak swasta yang menjadi tersangka dalam kasus pengadaan helikopter tersebut.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Agus Supriatna.Fabian Januarius Kuwado Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Agus Supriatna.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IKS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin (27/11/2017).

Dalam kasus ini, TNI menetapkan lima orang tersangka dari jajarannya.

Baca: Panglima TNI: Mantan KSAU akan Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Heli AW 101

Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas atau pekas Letkol admisitrasi WW.

Selain itu, staf  yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu yakni Pelda (Pembantu letnan dua) SS, dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.

Sementara, KPK menetapkan satu tersangka, yakni Irfan, sebagai pihak swasta.

Diketahui, pembelian helikopter ini bermasalah karena adanya dugaan penggelembungan dana dalam pembelian helikopter tersebut.

Baca juga: POM TNI Akui Tak Bentuk Tim Koneksitas Usut Kasus AW 101

Awalnya, pengadaan dikhususkan pada heli jenis VVIP untuk keperluan presiden. Anggaran untuk heli tersebut senilai Rp 738 miliar.

Namun, meski ditolak oleh Presiden Joko Widodo, pembelian heli tetap dilakukan. Jenis heli diubah menjadi heli untuk keperluan angkutan.

Selain itu, heli yang dibeli tersebut tidak cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara. Misalnya, heli tidak menggunakan sistem rampdoor.

Hasil perhitungan sementara ditemukan kerugian negara sekitar Rp 224 miliar dari nilai proyek Rp 738 miliar tersebut

Kompas TV Bahas Korupsi Helikopter, Panglima TNI Bertemu Ketua KPK


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X