Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Poltracking: Menteri Susi Paling Favorit

Kompas.com - 27/11/2017, 05:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei nasional yang dilakukan Poltracking Indonesia menempatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai menteri yang paling disukai publik.

Sebanyak 26,1 persen publik memilih Susi sebagai menteri terfavorit.

Angka tersebut cukup jauh dari angka survei empat menteri atau pejabat setingkat menteri lainnya, yakni Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (6,2 persen), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (6,1 persen), Menteri Keuangan Sri Mulyani (4,6 persen), serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (2,1 persen).

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR seusai menyampaikan rilis Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR seusai menyampaikan rilis Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).
"Publik menilai Susi Pudjiastuti adalah menteri paling disukai atau favorit," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam paparannya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Hasil tersebut tak jauh berbeda dengan survei kinerja menteri dan pejabat setingkat menteri. Lima pejabat yang dianggap memiliki kinerja baik masih jatuh kepada Susi, Khofifah, Gatot, Sri Mulyani, dan Wiranto.

Baca: "Balas Dendam" Menteri Susi Saat Jadi Pembawa Acara di Kompas TV

Sebanyak 26,8 persen publik menilai kinerja Susi sudah baik.

Sementara menteri lain hanya dipilih kurang dari 1 persen publik.

Menurut Hanta, hal tersebut salah satunya karena figur mereka yang tak begitu dikenal publik.

Bahkan, 47 persen publik menjawab tak tahu atau tak menjawab survei menteri paling disukai.

"Karena mereka belum dikenal," kata Hanta.

Hasil serupa ditunjukkan pada survei terhadap perombakan kabinet. Hanta menyebutkan, hanya sekitar 32,9 persen publik yang menilai perlu ada perombakan kabinet dan 17,7 persennya menilai tak perlu.

Baca: Susi Pudjiastuti Ingin Punya Program Televisi Sendiri

Angka tersebut kalah dari jumlah publik yang tak menjawab atau mengaku tidak tahu apakah diperlukan perombakan kabinet, yakni 49,4 persen.

"Publik yang setuju dilakukan perombakan atau pergantian kabinet kerja saat ini adalah 32,9 persen. Secata kuantitatif, tingkat kesetujuan ini relatif rendah karena berada di bawah 60 persen," kata Hanta.

Survei dilakukan terhadap 2.400 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi pada 8 hingga 15 November 2017 menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error +/- 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Susi Pudjiastuti sempat panik di awal acara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com