Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Rakernas Januari, PDI-P Akan Bahas Pencapresan Jokowi

Kompas.com - 26/11/2017, 19:11 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menggelar Rapat Kerja Nasional pada 10 hingga 12 Januari 2018.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menuturkan, pencalonan Joko Widodo pada Pemilu 2019 akan turut dibahas pada kesempatan tersebut.

Adapun PDI-P hingga kini belum mendeklarasikan apakah akan kembali mendukung Jokowi pada 2019.

Namun, beberapa partai lain telah terlebih dahulu mendeklarasikan. Di antaranya Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasdem.

"Kami mau adakan rakernas 10-12 Januari. Di situ kami akan bahas. Yang jelas proses demokrasi di PDI-P, memberikan mandat dari kongres kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dalam momentum yang tepat mengumumkan siapa capres dan cawapres," ujar Hasto seusai menghadiri rilis survei Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

(Baca juga : Survei Poltracking: Elektabilitas Jokowi 53 Persen, Prabowo 33 Persen)

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ketika menerima kunjungan persahabatan Prof. Dr. Jurgen Morlok, Chairman of the Board of Trustee Friedrich Naumann Foundation di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (30/10/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ketika menerima kunjungan persahabatan Prof. Dr. Jurgen Morlok, Chairman of the Board of Trustee Friedrich Naumann Foundation di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (30/10/2017).
Hasto menambahkan, partainya selama ini memiliki tradisi untuk mendukung kembali petahana yang berprestasi dan mendapatkan apresiasi dari rakyat untuk menjabat dua periode.

Dalam hal ini, PDI-P ingin memperkuat Jokowi di mata masyarakat dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik untuk masyarakat dan memastikan dukungan pada Jokowi kuat di parlemen.

"Karena konfigurasi politik nanti akan semakin menuju di dalam sistem politik yang ideal, bagaimana sistem presidensial itu tidak hanya kuat dukungan rakyat, tapi juga dukungan di parlemen, sehingga efektivitas pemerintahan bisa berjalan dengan baik," kata dia.

(Baca juga : Survei Poltracking: Elektabilitas Gerindra Salip Golkar)

Adapun berdasarkan survei nasional Poltracking Indonesia pada 8-15 November 2017, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencapai 67,9 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR menyampaikan, angka kepuasan tersebut terbilang tinggi karena melebihi 60 persen.

Secara spesifik, masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi mencapai 68 persen, sedangkan yang puas dengan kinerja Kalla mencapai 64,8 persen.

(Baca juga : 10 Capres dengan Elektabilitas Tertinggi Menurut Survei PolMark)

Pembangunan infrastruktur (69 persen), pelayanan kesehatan yang terjangkau (65 persen) dan pendidikan yang terjangkau (62 persen) merupakan masalah yang dinilai masyarakat paling berhasil ditangani Jokowi-Kalla.

Sedangkan persoalan pokok yang dihadapi masyarakat adalah soal harga kebutuhan pokok yang dianggap masih mahal (44,9 persen) dan susah mencari lapangan kerja (22,1 persen).

Survei dilakukan terhadap 2.400 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi selama 8 hingga 15 November 2017.

Survei dilakukan menggunakan metode stratified multistage and sampling dengan margin of error +/- 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Nama Agus Harimuti Yudhoyono termasuk nama teratas dalam figur calon wakil presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com