Mekeng Minta Munaslub Golkar Paling Lambat Pertengahan Desember 2017

Kompas.com - 26/11/2017, 19:04 WIB
Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto (tengah) meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/11/2017). Ketua DPR tersebut menjalani pemeriksaan perdana selama lima jam usai ditahan oleh KPK terkait dugaan korupsi proek KTP elektronik. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO ATersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto (tengah) meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/11/2017). Ketua DPR tersebut menjalani pemeriksaan perdana selama lima jam usai ditahan oleh KPK terkait dugaan korupsi proek KTP elektronik.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng berpendapat, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dalam rangka mengganti ketua umum partainya, setidaknya dilaksanakan Desember 2017.

Wacana Munaslub muncul untuk memilih ketua umum baru setelah Setya Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Munaslub Partai Golkar paling lambat pertengahan Desember 2017," ujar Mekeng dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (26/11/2017).

(Baca juga : Nurdin: Munaslub Golkar Tetap Digelar jika Novanto Menang Praperadilan)

Munaslub, lanjut Mekeng, jangan ditunda-tunda. Sebab, partai berlambang pohon beringin tersebut harus segera mempersiapkan diri menghadapi Pilkada serentak pada 2018 dan Pemilihan Anggota Legislatif sekaligus Pemilihan Presiden Wakil Presiden pada 2019.

"Tahun depan sudah ada Pilkada. Tahapan Pilkada sudah dimulai di awal tahun. Kalau berlama-lama, bisa-bisa Golkar terancam tidak ikut Pilkada. Waktu persiapan Pileg dan Pilpres pun sangat singkat," lanjut dia.

Khusus soal persiapan Pileg, Mekeng menegaskan bahwa penandatanganan daftar calon legislatif yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak boleh tanda tangan sekelas Pelaksana tugas ketua umum partai, melainkan harus ketua umum partai yang definitif.

(baca: Nurdin Halid Harap Novanto Legawa Lepas Jabatan Ketum Golkar)

Politikus Golkar asal Nusa Tenggara Timur itu pun meminta elite partainya sekaligus pimpinan DPD I (tingkat provinsi) dan DPD II (tingkat kabupaten/kota) realistis melihat hal ini dan segera mendorong pelaksanaan Munaslub.

"Mayoritas pengurus DPD 1 dan II sudah mendorong dilakukan Munaslub," lanjut dia.

DPP Golkar sebelumnya memutuskan mempertahankan Novanto sebagai ketua umum hingga ada putusan praperadilan.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Nasional
Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Nasional
Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X