Gerakan Muda Partai Sebut Ada Tiga Faksi di Internal Golkar

Kompas.com - 26/11/2017, 13:20 WIB
Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto (tengah) meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/11/2017). Ketua DPR tersebut menjalani pemeriksaan perdana selama lima jam usai ditahan oleh KPK terkait dugaan korupsi proek KTP elektronik. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO ATersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto (tengah) meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/11/2017). Ketua DPR tersebut menjalani pemeriksaan perdana selama lima jam usai ditahan oleh KPK terkait dugaan korupsi proek KTP elektronik.
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdapat tiga faksi di internal Partai Golkar saat ini. Demikian diungkap inisiator Gerakan Muda Partai Golkar Mirwan Bz Vauly.

"Pertama faksi pro perubahan yang menghendaki segera Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa)," kata Mirwan melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (26/11/2017).

Faksi ini dengan tegas meminta pimpinan partai untuk tidak saja menggelar Munaslub (mengganti ketua umum) dalam waktu singkat, tetapi juga menyuarakan komitmen bersih-bersih partai, antikorupsi serta menjunjung tinggi etika dan rasa malu.

"Faksi ini dimotori para anak muda yang melihat Indonesia lebih jauh ke depan," ujar Mirwan.

Faksi kedua adalah faksi antiperubahan alias status quo. Faksi ini masih mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar.

Mirwan menyebut, faksi inilah yang konon katanya masih memegang kendali arah Partai Golkar sampai saat ini.

"Dan, mereka merasa paling legal berbicara atas nama Partai Golkar. Selain mereka tidak boleh dilaporkan ke polisi," ujar Mirwan.

Baca juga : Jika Tak Munaslub, Golkar Disebut Terancam Punah Seperti Dinosaurus

Faksi ketiga adalah faksi tengah. Mereka tidak mempersoalkan untuk digelarnya Munaslub. Namun juga tidak akan ribut jika Munaslub tidak digelar dan mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umum.

"Faksi ini biasa disebut faksi no problem. Mereka menganggap organisasi harus berposisi seperti Pandito Destarata Raja Hastinapura yang tidak boleh berpihak. Orang merusak dan orang memperbaiki sama saja. Semua harus direspons sebagai kekuatan politik," ujar Mirwan.

Bahkan, faksi ini cenderung menarik diri dari perdebatan kedua faksi lainnya. Bagi mereka, lanjut Mirwan, biarkan kedua faksi bertempur hingga runtuh tinggal nama.

Setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditetapkan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi proyek E-KTP, muncul gonjang-ganjing di internal partai. Salah satunya wacana mengganti Novanto.

Baca juga : Nusron Sebut Airlangga Hartarto dan Idrus Marham Calon Ketum Golkar

DPP Golkar sendiri sudah menggelar rapat bersama seluruh DPD provinsi yang mayoritas di antaranya menginginkan Munaslub untuk mengganti Novanto

Rapat tersebut akhirnya menampung usulan DPD tersebut dengan mengikuti mekanisme partai.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X