Beredar Isu BPJS Kesehatan Akan Hapus Tanggungan 8 Penyakit, Komisi IX Turut Berkomentar

Kompas.com - 26/11/2017, 08:05 WIB
Anggota Fraksi PPP Okky Asokawati KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOAnggota Fraksi PPP Okky Asokawati
|
EditorAprillia Ika

SOLO, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati, turut angkat bicara terkait isu yang beredar bahwa BPJS Kesehatan akan menghapus tanggungan pendanaan terhadap penyakit-penyakit tertentu yang tidak menular.

Sedikitnya ada delapan jenis penyakit yang pendanaannya tidak ditanggung BPJS Kesehatan, melainkan dibebankan kepada pasien, yaitupenyakit jantung, kanker, gagal ginjal, stroke, thalasemia, sirosis hati, leukimia, dan hemofilia.

UPDATE: Bantah Isu yang Beredar, BPJS Kesehatan Pastikan Tetap Jamin Biaya 8 Penyakit

"Menurut saya itu suatu wacana yang perlu dipertimbangkan kembali," ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (25/11/2017).

"Karena bukan supaya tidak ditanggung, tetapi bagaimana BPJS Kesehatan sendiri kemudian juga transparan dalam hal keuangannya. Transparan ketika membuat rencana kerja anggaran tahunannya dan transparan di dalam membuat perjanjian-perjanjian, baik dengan pelayanan kesehatan maupun pelayanan obat," katanya.

Baca juga: Atasi Defisit, BPJS Kesehatan Ajukan Skema Cost Sharing bagi Peserta

Untuk itu, pihaknya meminta agar BPJS Kesehatan memikirkan dan mempertimbangkan tekait rencana tersebut. Disamping itu, BPJS Kesehatan harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan sebelum memutukan kebijakan tersebut.

"Saya setuju kalau Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) mengatakan tidak akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan selama BPJS Kesehatan belum memperbaiki sistem administrasi, operasionalisasi, dan lainnya," ucapnya.

Mengacu pada UUD 1945, kata Okky, negara memang hadir di dalam kesejahteraan rakyatnya. Jangan sampai kemudian masyarakat diminta membayar dan menanggung biaya sendiri terhadap penyakit tertentu tersebut.Kompas TV Beragam persoalan terkait layanan pasien program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS mengemuka di sejumlah daerah.


"Artinya, kalau masyarakat harus membayar sendiri, negara tidak hadir untuk menyejahterakan rakyatnya," ujarnya.

"Selama cara berpikir masyarakat itu masih kuratif, bukan preventif, selama mereka kalau sakit ada yang mengobati, tidak bagaimana cara hidup yang benar dan baik, selama masih kuratif kita pasti akan kebobolan," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'PR' Koalisi Indonesia Bersatu Jika Usung Airlangga Jadi Capres 2024

"PR" Koalisi Indonesia Bersatu Jika Usung Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia

Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia

Nasional
Dampak Illegal Fishing dan Upaya Penanganannya

Dampak Illegal Fishing dan Upaya Penanganannya

Nasional
Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 Dorong Kesejahteraan Jurnalis

Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 Dorong Kesejahteraan Jurnalis

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30.911 Ekor Benih Lobster Surabaya-Singapura

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30.911 Ekor Benih Lobster Surabaya-Singapura

Nasional
Airlangga Tegaskan Golkar Solid, Tak Ada Friksi Internal

Airlangga Tegaskan Golkar Solid, Tak Ada Friksi Internal

Nasional
Azyumardi Azra Dilantik Jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025, Ini Susunan Anggotanya

Azyumardi Azra Dilantik Jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025, Ini Susunan Anggotanya

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

Nasional
Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

Nasional
Kejagung Dalami Pihak Lain di Kemendag yang Berkomunikasi dengan Tersangka Korupsi Izin Ekspor

Kejagung Dalami Pihak Lain di Kemendag yang Berkomunikasi dengan Tersangka Korupsi Izin Ekspor

Nasional
Survei SMRC: 76,7 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi

Survei SMRC: 76,7 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi

Nasional
Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

Nasional
Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos 'Robot Trading' Evotrade

Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos "Robot Trading" Evotrade

Nasional
Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Nasional
Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.