Usai DPP Bertemu DPD I, Nusron Wahid Sebut Golkar Bakal Gelar Munaslub

Kompas.com - 25/11/2017, 22:29 WIB
Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia I, Jawa, Sumatera DPP Partai Golkar, Nusron Wahid  di sela rapat internal Golkar di Hotel The Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017) malam KOMPAS.com/Nabilla TashandraKorbid Pemenangan Pemilu Indonesia I, Jawa, Sumatera DPP Partai Golkar, Nusron Wahid di sela rapat internal Golkar di Hotel The Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017) malam
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar pertemuan dengan seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Meski Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar Idrus Marham mengatakan hasil pertemuan tersebut tetap menunggu praperadilan Setya Novanto selesai untuk menggelar Muasyawarah Nasional Luar Biasa ( Munaslub), namun hal itu semakin tak terhindarkan.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu I DPP Golkar Nusron Wahid. Ia mengatakan dalam pertemuan tersebut sejatinya DPP dan seluruh DPD tingkat provinsi menginginkan adanya munaslub untuk memilih ketua umum baru.

"Suasana kebatinan mengarah ke sana (munaslub). Kalau ada bahasa yang agak halus itu dalam rangka bahasa jaga perasaan (Novanto). Tapi memang rata-rata punya kesadaran partai ini kalau mau selamat memang harus ada munaslub. Hanya masalah waktu," kata Nusron seusai rapat.

Baca juga : Politisi Golkar Usulkan Lima Tokoh Senior Beri Wejangan DPP dan DPD

Bahkan, kata Nusron, jika Novanto menang di praperadilan pun Golkar tetap akan menggelar munaslub.

Ia memprediksi sebelum 15 Desember munaslub sudah digelar. Karena itu semua pihak kini tengah mencermati situasi politik terkini dalam rangka menyambut munaslub.

Nusron menambahkan, munaslub sepertinya akan digelar di Jakarta karena hanya ada satu agenda yakni memilih ketua umum baru. Setelah ketua umum baru terpilih barulah ada pembicaraan mengenai Ketua DPR baru pengganti Novanto.

"Hari Kamis sudah bicara siapa (calon ketua umumnya), isunya udah geser bukan lagi munaslub atau tidak, tapi siapa caketum. Sudah lebih maju," lanjut dia.

Baca juga : Kader Golkar Pecah Suara soal Setya Novanto



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X