Kemensos dan Bank Pemerintah Siapkan Layanan Aduan Penerimaan Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) menyiapkan layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait bantuan sosial nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

Layanan ini tersedia untuk memastikan bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Layanan ini kami siapkan menuju penyaluran bansos non tunai PKH dan BPNT untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (25/11/2017).

Nomor telepon yang disiapkan untuk layanan informasi dan pengaduan adalah BNI 1500046, BRI 1500017, Bank MANDIRI 14000, BTN 1500286, dan  Call Center PKH Kementerian Sosial di nomor 1500299. 

Penyaluran bantuan sosial secara nontunai telah dimulai sejak November 2016. Program ini dinilai sebagai lompatan besar dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Dua fitur layanan yang tertanam dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) memungkinkan masyarakat bisa menabung dan mendapat beragam bansos dan subsidi yang terintegrasi dalam satu kartu.  

Melalui bansos nontunai, penerima manfaat yang dulu harus mendatangi kantor pos untuk mencairkan bansos dan harus mengantre lama karena waktu pengambilannya bersamaan.

Kini melalui sistem perbankan akan terlayani jauh lebih efektif. Penerima bisa mengakses melalui ATM bank pemerintah, serta agen bank terdekat. 

Menurut Khofifah, dengan 10 juta KPM dan menjangkau 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, Kemensos perlu melakukan antisipasi serta respon cepat. Hal itu bertujuan agar layanan bansos non tunai dapat berjalan efektif, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah serta tepat kualitas.

"Untuk itu, hadirnya layanan pengaduan ini penting untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi," kata Khofifah.