Kompas.com - 25/11/2017, 15:04 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi terus menyuarakan agar partainya segara menggelar Munaslub untuk mengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.

"Semua orang (publik) ingin Golkar ini berubah, cuma persoalannya ada yang kader seperti saya dan temen-teman (mendukung), ada yang hati-hati, ada juga yang bisa jadi takut terjadi perubahan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Hingga saat ini, pengaruh Setya Novanto di Golkar dinilai banyak pihak masih kuat. Hal itu menyusul keputusan rapat pleno Golkar yang mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan Ketua DPR.

(Baca juga : Menurut Wasekjen Golkar, Ini Dua Alasan Munaslub Harus Dipercepat)

Meski begitu, Dedi mengatakan, ada sekitar 20 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar sudah sepakat akan mendorong Munaslub. Rencananya, 20 DPR itu akan segera mengusulkan Munaslub ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar.

Saat ditanya soal kapan waktu terbaik menggelar Munaslub, Dedi menyerahkannya kepada DPP. DPD, tutur dia, akan mendukung bila DPP memutuskan untuk menggelar Munaslub.

"Golkar partai milik publik. Milik kader. Bukan milik orang per orang makanya kami inginkan ada perubahan. Sebab keadaan hari ini membebani Partai Golkar. Bebannya sangat berat, ektabilitas turun, publik makin tidak percaya. Maka, kita lepaskan beban ini dengan gelar munas," kata dia.

(Baca juga : DPP Golkar Belum Terima Usulan 20 DPD untuk Gelar Munaslub)

Sebelumnya, Analis politik Gun Gun Heryanto menilai, elektabilitas Partai Golkar akan rontok bila terus menerus berkutat dengan persoalan Ketua Umumnya, Setya Novanto.

Hal itu berkaca kepada masalah Partai Beringin tersebut pada 2015 silam saat dirundung konflik internal. Dari Pilkada 264 daerah, Golkar hanya menang di 54 daerah saja.

Akibat pengaruh Setya Novanto yang masih kuat, Gun Gun menilai Golkar sedang menghadapi tantangan komunikasi politik di internal. Sebab, konsolidasi internal partai lebih berwarna personal dibanding institusional.

Kompas TV Rapat yang dipimpin Aburizal Bakrie berlangsung tertutup bagi media.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

Nasional
Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Nasional
Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

Nasional
Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Nasional
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.