Sejumlah Fraksi Minta Ketua DPR Diganti, Apa Langkah Golkar?

Kompas.com - 24/11/2017, 19:20 WIB
Bendahara Umum Partai Golkar Robert Joppy Kardinal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraBendahara Umum Partai Golkar Robert Joppy Kardinal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah fraksi di DPR meminta agar Ketua DPR RI Setya Novanto diganti. Permintaan itu menyusul status Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Robert J Kardinal, menegaskan belum ada pembahasan yang dilakukan DPP Partai Golkar soal pergantian Ketua DPR.

Menurut dia, untuk mengganti Ketua DPR RI harus ada pembahasan terlebih dahulu di DPP Partai Golkar.

"Mekanismenya DPP yang rapat menentukan siapa, DPP perintahkan fraksi untuk laksanakan, kalau enggak ada itu, enggak ada," ujar Robert di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (24/11/2017).

(Baca juga: Meski Sudah Ditahan, Setya Novanto Tegaskan Dia Masih Ketua DPR)

Adapun saat disinggung sejumlah nama yang digadang-gadang akan ditunjuk sebagai Ketua DPR menggantikan Novanto ke depannya, Robert enggan berkomentar banyak.

Ia mengaku tak mengetahui munculnya nama-nama tersebut.

"Wah saya enggak dengar tuh. Kan diputuskannya di sini (DPP), bukan di sana (fraksi)," kata Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu.

Rapat pleno Partai Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(Baca juga: Agung Laksono Minta Novanto Legawa Mundur dari Jabatan Ketua DPR)

Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. Begitu pula dengan status Novanto sebagai Ketua DPR.

Namun, sejumlah pihak meminta Golkar untuk segera menunjuk Ketua DPR RI baru menggantikan Novanto.

(Baca juga: ICW: Ketua DPR Pengganti Novanto Tak Boleh Punya Rekam Jejak Korupsi)

Salah satunya Ketua Dewan Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun menegaskan, dirinya tak memiliki sentimen pribadi pada Novanto. Namun, pergantian tersebut, menurutnya, perlu dilakukan demi citra lembaga.

"Ini dari etikanya sudah tidak bisa (jadi Ketua DPR). Harus diganti, lah. Kader Golkar juga banyak orang baik-baik. Kita harus jaga wibawa dan kehormatan lembaga," ujar Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2017).

Komarudin menilai, situasi saat ini tak hanya mengorbankan DPR tapi juga mengorbankan rakyat. Sebab, DPR merupakan wakil rakyat.

Ia menilai, rakyat memandang semua anggota dewan sama seperti Novanto.

Kompas TV Menurut Dave, jika kalah dalam praperadilan nanti, Novanto akan dengan legawa melepaskan jabatannya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

Nasional
DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

Nasional
Aturan Operasional Mal PPKM Level 1-3 di Jawa-Bali Hingga 24 Januari 2022

Aturan Operasional Mal PPKM Level 1-3 di Jawa-Bali Hingga 24 Januari 2022

Nasional
Kata Kemenkes soal Temuan Satu Kasus Varian Lokal di Jawa Timur

Kata Kemenkes soal Temuan Satu Kasus Varian Lokal di Jawa Timur

Nasional
Laporkan Pelapor Gibran-Kaesang ke Polisi, JoMan Coreng Citra Jokowi

Laporkan Pelapor Gibran-Kaesang ke Polisi, JoMan Coreng Citra Jokowi

Nasional
Prajurit TNI AD Tewas Dikeroyok, Panglima Andika: Kami Ingin Keadilan

Prajurit TNI AD Tewas Dikeroyok, Panglima Andika: Kami Ingin Keadilan

Nasional
TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Nasional
Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

Nasional
Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Nasional
Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

Nasional
Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.