Pertahankan Novanto sebagai Ketua DPR, Golkar Minta Semua Pihak Sabar

Kompas.com - 24/11/2017, 13:57 WIB
Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/11/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/11/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono meminta seluruh pihak bisa bersabar menunggu hasil praperadilan yang diajukan Setya Novanto.

Hal ini disampaikannya menanggapi sejumlah fraksi di DPR hingga senior Partai Golkar yang berharap Novanto mau mengundurkan diri sebagai Ketua DPR.

"Praperadilan enggak lama lagi kok. Praperadilan hanya tinggal dua minggu," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Ia meyakini, hasil praperadilan nantinya akan diterima oleh seluruh pihak.

(Baca juga : Ketua DPP Minta Golkar Segera Gelar Munaslub)

 

Jika gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan, anggota Komisi I DPR itu menuturkan Novanto juga akan menjalankan sesuai keputusan pleno DPP, yakni mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.

Terkait posisi sebagai Ketua DPR juga akan menyesuaikan.

Dave menambahkan, desakan dari fraksi-fraksi lain dan tokoh lainnya tentu menjadi pertimbangan bagi Golkar. Namun, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memberikan Novanto kesempatan hingga proses praperadilan selesai.

"Kan Pak Novanto ini kan juga bukan orang yang tidak memiliki jasa kepada bangsa dan negara. Bukan orang yang tidak memiliki jasa ke DPR. Beliau telah memperjuangkan berbagai macam hal utk kemajuan di DPR. Ya itu harus dipertimbangkan," ujar anggota Komisi I DPR itu.

(Baca juga : Akbar Tandjung Harap Golkar Daerah Bergerak Ganti Setya Novanto)

Rapat pleno Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. Begitu pula dengan status Novanto sebagai Ketua DPR.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 4.494, Kini Ada 271.339 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 4.494, Kini Ada 271.339 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X