Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu, Ini Masalah yang Paling Banyak Ditemukan KPU

Kompas.com - 24/11/2017, 11:14 WIB
Estu Suryowati

Penulis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang pelaksanaan pemilu, masih banyak masalah yang ditemukan di lapangan.

Masyarakat sebetulnya bisa berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah tersebut, namun yang terjadi adalah sebaliknya.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY Hamdan Kurniawan, masalah yang paling banyak ditemukan KPU DIY yaitu data dukungan.

Berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap 14 parpol (sebelum putusan Bawaslu RI), ditemukan masalah dukungan dari PNS dan TNI/Polri.

"Ketika diverifikasi di lapangan, semua mengelak," kata Hamdan ditemui di sela-sela Media Gathering KPU RI, di Yogyakarta, Kamis malam (23/11/2017).

(Baca juga : Masyarakat Jogja Kurang Greget Awasi Pemilu)

Kemudian masalah lain yang banyak ditemui yaitu, dokumen dukungan parpol yang tidak jelas seperti salinan KTP atau KTA yang samar. Hamdan juga menyampaikannya, beberapa data dukungan tidak memenuhi syarat.

"Ada yang lahirnya 2020. Kan belum lahir ya?," ucapnya.

Terakhir yang juga terjadi di banyak daerah lain, yaitu KTP palsu. Perlakuan untuk meneliti keabsahan KTP palsu ini adalah melalui koordinasi dengan Dinas Dukcapil di masing-masing wilayah.

Menurut Hamdan, masalah-masalah tersebut ditemukan merata di lima kabupaten/kota di DIY, dari Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulonprogo, Imogiri, dan Gunung Kidul.


Tidak Ada Laporan

Pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019 ini, KPU banyak menemukan masalah persyaratan parpol seperti kegandaan internal dan eksternal.

Namun, sejauh ini pula belum ada laporan dari masyarakat ke Panwas Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai masalah tersebut.

(Baca juga : Karakter Pemilih Milenial Saat Pemilu Dinilai Sulit Ditebak)

"Bahkan mereka yang namanya dicatut sekalipun tidak berproses secara hukum. Mereka hanya marah saat diverifikasi. Heran kenapa ada data saya di partai itu," kata

"Cuma mereka tidak melakukan apapun. Lapor Panwas pun tidak. Hanya menumpahkan kemarahannya kepada petugas kami dan setelahnya anggap selesai," ucap Hamdan.

Masalah kegandaan internal dan eksternal ini juga banyak ditemukan di daerah lain. Tetapi saat ditanyakan apakah bisa ditelusuri penyebab kegandaan, Hamdan mengaku KPU tidak bisa melakukannya.

Menurut Hamdan, Panwas lah yang bisa melakukan penelusuran itu, dibantu laporan dari masyarakat.

"Tapi, sejauh ini, dari lima kabupaten/kota belum ada laporan, dan temuan Panwas yang menjurus ke hal teknis tersebut," ucapnya.

Kompas TV Pilgub 2018 Jatim dan Jabar mulai ramai dukungan partai-partai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com