Pimpinan Komisi I Kritik TNI soal Pembuatan MoU dan Program Cetak Sawah

Kompas.com - 23/11/2017, 22:39 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin dalam diskusi publik Setara Institute bertajuk Pergantian Panglima dan Akselerasi Reformasi TNI, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin dalam diskusi publik Setara Institute bertajuk Pergantian Panglima dan Akselerasi Reformasi TNI, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengkritik berbagai nota kesepahaman atau MoU antara TNI dengan beberapa kementerian dan lembaga.

Berdasarkan catatan Imparsial, setidaknya terdapat 30 MoU antara TNI dan kementerian dan instansi lain dalam kerangka pelaksanaan tugas perbantuan TNI atau operasi militer selain perang.

Menurut Hasanuddin, selama ini pembuatan MoU tidak didasarkan pada keputusan politik negara antara pemerintah dan DPR.

Sementara, tugas perbantuan TNI mensyaratkan adanya keputusan politik negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.

"TNI melahirkan MoU yang lebih dari 30 jenis itu. Padahal, seharusnya harus dengan kebijakan dan keputusan politik negara. Kami, DPR, tidak tahu," ujar Hasanuddin, dalam diskusi publik Setara Institute bertajuk 'Pergantian Panglima dan Akselerasi Reformasi TNI', di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017).

Hasanuddin menjelaskan, Pasal 7 ayat (3) UU TNI menyebutkan, untuk menjalankan operasi militer selain perang, TNI hanya bisa melakukannya tugasnya jika ada keputusan politik negara. Dalam hal ini, keputusan Presiden.

Pada bagian penjelasan, keputusan politik negara lahir dari kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Artinya, segala aspek yang menyangkut pengerahan pasukan harus diketahui dan disetujui oleh DPR.

"Artinya, di dalam penjelasan UU itu adalah adalah pemerintah duduk dengan DPR, mendiskusikan. Kami akan mendeploy prajurit TNI bukan untuk perang, tapi untuk membantu daerah," ujar dia.

Hasanuddin juga mengkritik program pencetakan sawah Kementerian Pertanian yang melibatkan TNI Angkatan Darat. Menurut dia, kerja sama tersebut tidak sesuai dengan fungsi utama militer.

Sebelum penandatanganan MoU, lanjutnya, DPR tidak diajak berdiskusi terkait soal jumlah pasukan yang dikerahkan, durasi program, kejelasan anggaran dan daerah mana saja yang menjadi sasaran pengerahan pasukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X