Akbar Tandjung Harap Golkar Daerah Bergerak Ganti Setya Novanto

Kompas.com - 23/11/2017, 21:59 WIB
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung berharap  bahwa Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto lolos dari jeratan status tersangka korupsi e-KTP.  Jakarta, Kamis (7/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung berharap bahwa Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto lolos dari jeratan status tersangka korupsi e-KTP. Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mendorong pengurus Golkar di daerah untuk bergerak menuntut pergantian Setya Novanto dari posisi ketua umum Partai Golkar.

Akbar mengaku sudah dihubungi oleh sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat provinsi.

Pengurus Golkar di daerah merasa tidak nyaman dengan posisi Setya Novanto yang saat ini berstatus tersangka kasus korupsi E-KTP dan juga tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ya DPD I kan juga sudah menyampaikan beberapa pendapat dan saya juga sudah pernah dihubungi oleh mereka. Ya saya bilang, 'Ya kalian dong, kalian kan yang punya basis secara organisasi untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya'," kata Akbar di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

(Baca juga: Akbar Tandjung Khawatir Golkar Kiamat karena Pertahankan Novanto)

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
Menurut Akbar, pengurus DPD 1 khususnya yang ada di Pulau Jawa bisa mengumpulkan DPD dari luar Jawa.

Para pengurus DPD ini kemudian bisa menyamakan persepsi mengenai upaya penyelamatan Partai Golkar. Bahkan, Akbar menyebut 34 DPD di Indonesia bisa menginisiasi musyawarah nasional Luar biasa, forum tertinggi di Partai Golkar untuk memilih ketua umum.

"Kalau mereka sudah melihat jalan terbaik segera diadakan munaslub," ucap Akbar.

(Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Kalau Tidak Munaslub, Golkar Akan Kiamat)

Akbar mengatakan, saat ini pengurus Golkar di daerah menjadi satu-satunya harapan untuk mendorong munaslub. Sebab, rapat pleno DPP Partai Golkar pada Selasa (21/11/2017) memutuskan untuk mempertahankan Novanto sampai adanya putusan praperadilan.

Akbar menyesalkan keputusan rapat itu. Menurut Akbar, Partai Golkar harusnya memperhatikan kehendak rakyat dan konstituen yang ingin Setya Novanto diganti.

"Golkar harus mempersiapkan diri menyiapkan kepemimpinan baru. Kalau tidak saya takut betul ini kiamat bagi Golkar," kata Akbar.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X