Akbar Tandjung Harap Golkar Daerah Bergerak Ganti Setya Novanto

Kompas.com - 23/11/2017, 21:59 WIB
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung berharap  bahwa Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto lolos dari jeratan status tersangka korupsi e-KTP.  Jakarta, Kamis (7/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung berharap bahwa Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto lolos dari jeratan status tersangka korupsi e-KTP. Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mendorong pengurus Golkar di daerah untuk bergerak menuntut pergantian Setya Novanto dari posisi ketua umum Partai Golkar.

Akbar mengaku sudah dihubungi oleh sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat provinsi.

Pengurus Golkar di daerah merasa tidak nyaman dengan posisi Setya Novanto yang saat ini berstatus tersangka kasus korupsi E-KTP dan juga tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ya DPD I kan juga sudah menyampaikan beberapa pendapat dan saya juga sudah pernah dihubungi oleh mereka. Ya saya bilang, 'Ya kalian dong, kalian kan yang punya basis secara organisasi untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya'," kata Akbar di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

(Baca juga: Akbar Tandjung Khawatir Golkar Kiamat karena Pertahankan Novanto)

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
Menurut Akbar, pengurus DPD 1 khususnya yang ada di Pulau Jawa bisa mengumpulkan DPD dari luar Jawa.

Para pengurus DPD ini kemudian bisa menyamakan persepsi mengenai upaya penyelamatan Partai Golkar. Bahkan, Akbar menyebut 34 DPD di Indonesia bisa menginisiasi musyawarah nasional Luar biasa, forum tertinggi di Partai Golkar untuk memilih ketua umum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau mereka sudah melihat jalan terbaik segera diadakan munaslub," ucap Akbar.

(Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Kalau Tidak Munaslub, Golkar Akan Kiamat)

Akbar mengatakan, saat ini pengurus Golkar di daerah menjadi satu-satunya harapan untuk mendorong munaslub. Sebab, rapat pleno DPP Partai Golkar pada Selasa (21/11/2017) memutuskan untuk mempertahankan Novanto sampai adanya putusan praperadilan.

Akbar menyesalkan keputusan rapat itu. Menurut Akbar, Partai Golkar harusnya memperhatikan kehendak rakyat dan konstituen yang ingin Setya Novanto diganti.

"Golkar harus mempersiapkan diri menyiapkan kepemimpinan baru. Kalau tidak saya takut betul ini kiamat bagi Golkar," kata Akbar.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X