Akbar Tandjung Harap Golkar Daerah Bergerak Ganti Setya Novanto

Kompas.com - 23/11/2017, 21:59 WIB
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung berharap  bahwa Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto lolos dari jeratan status tersangka korupsi e-KTP.  Jakarta, Kamis (7/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung berharap bahwa Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto lolos dari jeratan status tersangka korupsi e-KTP. Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mendorong pengurus Golkar di daerah untuk bergerak menuntut pergantian Setya Novanto dari posisi ketua umum Partai Golkar.

Akbar mengaku sudah dihubungi oleh sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat provinsi.

Pengurus Golkar di daerah merasa tidak nyaman dengan posisi Setya Novanto yang saat ini berstatus tersangka kasus korupsi E-KTP dan juga tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ya DPD I kan juga sudah menyampaikan beberapa pendapat dan saya juga sudah pernah dihubungi oleh mereka. Ya saya bilang, 'Ya kalian dong, kalian kan yang punya basis secara organisasi untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya'," kata Akbar di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

(Baca juga: Akbar Tandjung Khawatir Golkar Kiamat karena Pertahankan Novanto)

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
Menurut Akbar, pengurus DPD 1 khususnya yang ada di Pulau Jawa bisa mengumpulkan DPD dari luar Jawa.

Para pengurus DPD ini kemudian bisa menyamakan persepsi mengenai upaya penyelamatan Partai Golkar. Bahkan, Akbar menyebut 34 DPD di Indonesia bisa menginisiasi musyawarah nasional Luar biasa, forum tertinggi di Partai Golkar untuk memilih ketua umum.

"Kalau mereka sudah melihat jalan terbaik segera diadakan munaslub," ucap Akbar.

(Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Kalau Tidak Munaslub, Golkar Akan Kiamat)

Akbar mengatakan, saat ini pengurus Golkar di daerah menjadi satu-satunya harapan untuk mendorong munaslub. Sebab, rapat pleno DPP Partai Golkar pada Selasa (21/11/2017) memutuskan untuk mempertahankan Novanto sampai adanya putusan praperadilan.

Akbar menyesalkan keputusan rapat itu. Menurut Akbar, Partai Golkar harusnya memperhatikan kehendak rakyat dan konstituen yang ingin Setya Novanto diganti.

"Golkar harus mempersiapkan diri menyiapkan kepemimpinan baru. Kalau tidak saya takut betul ini kiamat bagi Golkar," kata Akbar.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Politik Uang, Bawaslu akan Patroli Saat Masa Tenang 6-8 Desember

Cegah Politik Uang, Bawaslu akan Patroli Saat Masa Tenang 6-8 Desember

Nasional
Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

Nasional
KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

Nasional
Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Nasional
Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Nasional
Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Nasional
Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Nasional
IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

Nasional
Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Nasional
Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Nasional
Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Nasional
OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X