Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Nusron, Kalah atau Menang Praperadilan, Novanto Harus Diganti

Kompas.com - 23/11/2017, 20:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, pergantian ketua umum di tubuh Partai Golkar sudah mendesak.

Menurut dia, Golkar tidak perlu menunggu sampai adanya putusan gugatan praperadilan yang diajukan Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nusron mengatakan, sekalipun Setya Novanto kembali memenangi praperadilan, citranya sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP sudah terlanjur melekat di masyarakat.

"Kalah atau menang praperadilan, harus ada pergantian kepemimpinan. Memang kalau dia menang praperadilan kita masih mau dipimpin? Terus yakin bahwa pemimpinnya akan berhasil? Tidak ada itu," kata Nusron, di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Baca: Akbar Tandjung Khawatir Golkar Kiamat karena Pertahankan Novanto

Nusron mengatakan, untuk menyelamatkan Partai Golkar yang elektabilitasnya terus merosot, dibutuhkan pergantian kepemimpinan.

Golkar harus dipimpin oleh sosok yang bersih yang tak pernah terkait kasus korupsi.

"Golkar akan hancur kalau tak ada cut off position dari perilaku korupsi," ucap Nusron.

Nusron menyesalkan keputusan rapat pleno DPP Golkar, Selasa (21/11/217), yang mempertahankan Novanto baik dari posisi Ketum Golkar maupun Ketua DPR hingga jatuhnya putusan praperadilan.

Baca juga: Setya Novanto yang Tak Tergoyahkan Vs Golkar yang Hampir Kiamat

Nusron, yang sempat mengikuti rapat tersebut, mengakui, ada sejumlah pengurus DPP yang masih membela Novanto habis-habisan.

"Pengikut dia masih banyak di dalam," ujar Kepala BNP2TKI ini.

Kompas TV Setya Novanto tiba di gedung KPK sekitar pukul 13.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com