Menurut Nusron, Kalah atau Menang Praperadilan, Novanto Harus Diganti

Kompas.com - 23/11/2017, 20:46 WIB
Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia I, Jawa, Sumatera DPP Partai Golkar, Nusron Wahid  di sela rapat internal Golkar di Hotel The Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017) malamKOMPAS.com/Nabilla Tashandra Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia I, Jawa, Sumatera DPP Partai Golkar, Nusron Wahid di sela rapat internal Golkar di Hotel The Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017) malam

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, pergantian ketua umum di tubuh Partai Golkar sudah mendesak.

Menurut dia, Golkar tidak perlu menunggu sampai adanya putusan gugatan praperadilan yang diajukan Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nusron mengatakan, sekalipun Setya Novanto kembali memenangi praperadilan, citranya sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP sudah terlanjur melekat di masyarakat.

"Kalah atau menang praperadilan, harus ada pergantian kepemimpinan. Memang kalau dia menang praperadilan kita masih mau dipimpin? Terus yakin bahwa pemimpinnya akan berhasil? Tidak ada itu," kata Nusron, di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Baca: Akbar Tandjung Khawatir Golkar Kiamat karena Pertahankan Novanto

Nusron mengatakan, untuk menyelamatkan Partai Golkar yang elektabilitasnya terus merosot, dibutuhkan pergantian kepemimpinan.

Golkar harus dipimpin oleh sosok yang bersih yang tak pernah terkait kasus korupsi.

"Golkar akan hancur kalau tak ada cut off position dari perilaku korupsi," ucap Nusron.

Nusron menyesalkan keputusan rapat pleno DPP Golkar, Selasa (21/11/217), yang mempertahankan Novanto baik dari posisi Ketum Golkar maupun Ketua DPR hingga jatuhnya putusan praperadilan.

Baca juga: Setya Novanto yang Tak Tergoyahkan Vs Golkar yang Hampir Kiamat

Nusron, yang sempat mengikuti rapat tersebut, mengakui, ada sejumlah pengurus DPP yang masih membela Novanto habis-habisan.

"Pengikut dia masih banyak di dalam," ujar Kepala BNP2TKI ini.

Kompas TV Setya Novanto tiba di gedung KPK sekitar pukul 13.00 WIB.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X