Kompas.com - 23/11/2017, 20:26 WIB
Otto Hasibuan KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGOtto Hasibuan
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idurs Marham tidak dapat membesuk Ketua DPR Setya Novanto di Rutan KPK.

Hal ini diungkapkan pengacara Novanto, Otto Hasibuan, setelah mendengar keluhan dari Idrus. Otto kemudian menanyakan hal ini kepada penyidik KPK.

"Ada keluhan Pak Idrus sebagai Plt Golkar, sebenarnya ingin ketemu Pak Novanto, wajar dong. Kan di DPR, Golkar juga. Tadi saya menyampaikan kepada KPK bagaimana hal ini," kata Otto, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Baca juga : Idrus Jabat Plt Ketum Golkar Sampai Putusan Praperadilan Setya Novanto

Dia mengatakan, penyidik KPK kemudian menjelaskan bahwa untuk membesuk Novanto agar mengirimkan surat terlebih dahulu, supaya bisa didaftarkan.

"Penyidik menyatakan tolong bikinkan surat, sampaikan kepada Pak Idrus, dan pihak yang ingin bertemu, supaya bikin surat dulu, jangan langsung datang," ujar Otto.

"Nanti akan kami bikin surat, kami anjurkan kepada Pak Idrus kalau ingin bertemu ajukan surat permohonan, nanti kita bisa bantu, mudah-mudahan permintaan kita dikabulkan oleh KPK," ujar Otto.

Kompas TV HMPI juga menilai Novanto melanggar sejumlah kode etik anggota DPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

Nasional
RUU PDP Masih 'Deadlock', Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

RUU PDP Masih "Deadlock", Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

Nasional
KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

Nasional
Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Nasional
Foto AHY jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Foto AHY jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Nasional
 Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Nasional
Sambangi KPK, Ubedilah Badrun Beri Tambahan Dokumen Dugaan KKN Gibran-Kaesang

Sambangi KPK, Ubedilah Badrun Beri Tambahan Dokumen Dugaan KKN Gibran-Kaesang

Nasional
Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

Nasional
Perhimpunan Pendidikan dan Guru: PTM 100 Persen Saat Ini Tidak Aman!

Perhimpunan Pendidikan dan Guru: PTM 100 Persen Saat Ini Tidak Aman!

Nasional
Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Nasional
Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Nasional
Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Nasional
Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Nasional
Kasus Ujaran Kebencian Edy Mulyadi Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Kirim SPDP ke Kejagung

Kasus Ujaran Kebencian Edy Mulyadi Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Kirim SPDP ke Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.