Idrus Marham Ditolak Jenguk Novanto, Pengacara Tanya ke KPK

Kompas.com - 23/11/2017, 20:26 WIB
Otto HasibuanKOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Otto Hasibuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idurs Marham tidak dapat membesuk Ketua DPR Setya Novanto di Rutan KPK.

Hal ini diungkapkan pengacara Novanto, Otto Hasibuan, setelah mendengar keluhan dari Idrus. Otto kemudian menanyakan hal ini kepada penyidik KPK.

"Ada keluhan Pak Idrus sebagai Plt Golkar, sebenarnya ingin ketemu Pak Novanto, wajar dong. Kan di DPR, Golkar juga. Tadi saya menyampaikan kepada KPK bagaimana hal ini," kata Otto, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Baca juga : Idrus Jabat Plt Ketum Golkar Sampai Putusan Praperadilan Setya Novanto

Dia mengatakan, penyidik KPK kemudian menjelaskan bahwa untuk membesuk Novanto agar mengirimkan surat terlebih dahulu, supaya bisa didaftarkan.

"Penyidik menyatakan tolong bikinkan surat, sampaikan kepada Pak Idrus, dan pihak yang ingin bertemu, supaya bikin surat dulu, jangan langsung datang," ujar Otto.

"Nanti akan kami bikin surat, kami anjurkan kepada Pak Idrus kalau ingin bertemu ajukan surat permohonan, nanti kita bisa bantu, mudah-mudahan permintaan kita dikabulkan oleh KPK," ujar Otto.

Kompas TV HMPI juga menilai Novanto melanggar sejumlah kode etik anggota DPR.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X