Kompas.com - 23/11/2017, 18:56 WIB
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung dalam acara seminar di ulang tahun Jusuf Wanandi ke-80 di Jakarta, Kamis (23/11/2017).  KOMPAS.com/IHSANUDDINWakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung dalam acara seminar di ulang tahun Jusuf Wanandi ke-80 di Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta partainya segera menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum.

Akbar khawatir Partai Golkar akan kiamat apabila terus mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umum. Sebab, Novanto saat ini sudah berstatus tersangka kasus E-KTP dan juga sudah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Golkar harus mempersiapkan diri menyiapkan kepemimpinan baru. Kalau tidak, saya takut betul ini kiamat bagi Golkar," kata Akbar dalam acara seminar pada ulang tahun Jusuf Wanandi ke-80 di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Baca juga: Setya Novanto yang Tak Tergoyahkan Vs Golkar yang Hampir Kiamat

Akbar mengatakan, saat ini dari berbagai survei suara Golkar terus menurun. Ia meyakini, Novanto akan semakin menggerus citra Golkar apabila tak segera diganti dari posisi ketua umum ataupun ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut dia, bukan tidak mungkin suara Golkar anjlok sampai di bawah 4 persen pada pemilu dan tidak lolos ke parlemen.

"Golkar harus melakukan langkah perubahan kepemimpinan ke depan. Cara yang paling valid adalah munaslub," ucap Akbar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akbar pun menyesalkan keputusan rapat pleno DPP Golkar yang mempertahankan Novanto sampai adanya putusan praperadilan.

Baca juga: Surat Sakti Setya Novanto dari Balik Jeruji Besi...

Ia mengatakan, apabila hanya mengacu pada azas hukum, keputusan itu bisa diterima. Namun, ia menilai, seharusnya Golkar juga mempertimbangkan suara mayoritas masyarakat dan konstituen.

"Karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan memilih Golkar," kata dia.

Rapat pleno DPP Partai Golkar, Selasa (21/11/2017), memutuskan mempertahankan Novanto baik sebagai ketua umum Golkar ataupun ketua DPR. Partai Golkar akan menunggu hingga adanya putusan praperadilan yang diajukan Novanto.

Keputusan ini sesuai surat yang ditulis Novanto dari dalam tahanan dan ditujukan ke pimpinan DPR serta DPP Golkar.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Nasional
Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X