Akbar Tandjung Khawatir Golkar Kiamat karena Pertahankan Novanto

Kompas.com - 23/11/2017, 18:56 WIB
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung dalam acara seminar di ulang tahun Jusuf Wanandi ke-80 di Jakarta, Kamis (23/11/2017).  KOMPAS.com/IHSANUDDIN Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung dalam acara seminar di ulang tahun Jusuf Wanandi ke-80 di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta partainya segera menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum.

Akbar khawatir Partai Golkar akan kiamat apabila terus mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umum. Sebab, Novanto saat ini sudah berstatus tersangka kasus E-KTP dan juga sudah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Golkar harus mempersiapkan diri menyiapkan kepemimpinan baru. Kalau tidak, saya takut betul ini kiamat bagi Golkar," kata Akbar dalam acara seminar pada ulang tahun Jusuf Wanandi ke-80 di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Baca juga: Setya Novanto yang Tak Tergoyahkan Vs Golkar yang Hampir Kiamat

Akbar mengatakan, saat ini dari berbagai survei suara Golkar terus menurun. Ia meyakini, Novanto akan semakin menggerus citra Golkar apabila tak segera diganti dari posisi ketua umum ataupun ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut dia, bukan tidak mungkin suara Golkar anjlok sampai di bawah 4 persen pada pemilu dan tidak lolos ke parlemen.

"Golkar harus melakukan langkah perubahan kepemimpinan ke depan. Cara yang paling valid adalah munaslub," ucap Akbar.

Akbar pun menyesalkan keputusan rapat pleno DPP Golkar yang mempertahankan Novanto sampai adanya putusan praperadilan.

Baca juga: Surat Sakti Setya Novanto dari Balik Jeruji Besi...

Ia mengatakan, apabila hanya mengacu pada azas hukum, keputusan itu bisa diterima. Namun, ia menilai, seharusnya Golkar juga mempertimbangkan suara mayoritas masyarakat dan konstituen.

"Karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan memilih Golkar," kata dia.

Rapat pleno DPP Partai Golkar, Selasa (21/11/2017), memutuskan mempertahankan Novanto baik sebagai ketua umum Golkar ataupun ketua DPR. Partai Golkar akan menunggu hingga adanya putusan praperadilan yang diajukan Novanto.

Keputusan ini sesuai surat yang ditulis Novanto dari dalam tahanan dan ditujukan ke pimpinan DPR serta DPP Golkar.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorSabrina Asril
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Dijadwalkan Beri Kuliah Umum di Sekolah Legislatif Partai Nasdem

Jokowi Dijadwalkan Beri Kuliah Umum di Sekolah Legislatif Partai Nasdem

Nasional
Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Nasional
Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Nasional
Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Nasional
Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Nasional
Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Nasional
[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

Nasional
Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Nasional
Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Nasional
Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Nasional
Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Nasional
Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Nasional
Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Nasional
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Nasional
Close Ads X