Sinyal Bahaya, Intoleransi dan Radikalisme Menjangkiti Rakyat Indonesia

Kompas.com - 23/11/2017, 17:19 WIB
Masyarakat Purwakarta mengikuti karnaval toleransi umat beragama dan mengikuti pawai beras perelek dalam rangka HUT Purwakarta ke-186 serta Kabupaten Purwakarta ke-49 beberapa waktu lalu. KOMPAS.com/IRWAN NUGRAHAMasyarakat Purwakarta mengikuti karnaval toleransi umat beragama dan mengikuti pawai beras perelek dalam rangka HUT Purwakarta ke-186 serta Kabupaten Purwakarta ke-49 beberapa waktu lalu.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyarawah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Lombok telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (23/11/2017). Acara ini mengangkat tema "Memperkokoh Nilai Kebangsaan melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga".

Direktur Said Aqil Siradj (SAS) Institute, Imdadun Rahmat mengatakan, kecenderungan menguatnya radikalisme dan intoleransi belakangan ini memang sudah sampai tahap kedaruratan. Berbagai peristiwa politik menunjukkan dengan terang benderang sektarianisme yang akut.

"Berbagai kekerasan atas nama agama, penyebaran prasangka, kebencian, stereotyping terhadap kelompok lain terlebih kelompok minoritas terus mengemuka," ujar Imdadun dalam keterangan tertulisnya, Kamis sore.

Baca juga : Waspada, Radikalisme Sudah Masuk Sekolah Lewat Ajaran Guru

Berbagai survei, lanjut Imdadun, menguatkan bahwa itu semua terjadi karena ideologi dan paham radikalisme telah menjangkiti pikiran sejumlah besar masyarakat. Sejalan dengan itu, rasa nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan terus menipis.

"Ini menyalakan sinyal bahaya. Harusnya hal ini segera melahirkan sense of crisis," ucap Imdadun.

Oleh karena itu, lanjut Imdadun, sudah tepat NU menyuarakan kedaruratan ini kepada publik melalui Munas Alim Ulama ini. Dengan begitu, publik bisa sadar bahwa masalah ini tidak boleh disikapi secara business as usual apa lagi diabaikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Seruan dari Munas dan Konbes mesti disambut dengan gerakan nasional penguatan nilai-nilai nasionalisme dan kontra radikalisme serta deradikalisasi," ucap Imdadun.

Baca juga : Isu Hoaks dan Radikalisme, Tantangan Santri Era Milenial

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mendorong pemerintah dan civil society harus bergandeng tangan membendung dan mengisolasi virus radikalisme yang terus disebarkan oleh berbagai kelompok garis kekerasan. Mereka yang telah terpapar virus itu harus segera diberi vaksin ajaran moderat.

Di samping itu, isu ketidakadilan khususnya kesenjangan akses dan distribusi ekonomi juga harus diatasi oleh pemerintah.

"Maka penguatan ekonomi rakyat juga harus menjadi agenda nasional," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X