Kompas.com - 23/11/2017, 15:32 WIB
Proses evakuasi Humas Polda Papua Proses evakuasi
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy meminta Pemerintah Indonesia melakukan upaya proaktif yang menyeluruh untuk menuntaskan konflik di Papua. Persoalan yang terjadi di sana tak bisa hanya diselesaikan secara sementara.

"Harus menyeluruh. Enggak bisa hanya mengirim tentara, polisi. Ini persoalannya diselesaikan secara menyeluruh baik internal pemerintah daerah yang ada di sana, sampai kepada diplomasi luar negeri," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Lukman menambahkan, pihaknya sempat berkunjung le beberapa negara dan berbincang dengan parlemen setempat. Misalnya Belanda, Belgia dan beberapa negara di Amerika. Menurutnya, Papua memang nenjadi salah satu permasalahan yang sedang di angkat di parlemen negara-negara tersebut.

Baca juga : KKB di Papua Bermuatan Politik, Siapa di Belakangnya?

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Lukman Edy Ketika Ditemui di Jakarta, Rabu (16/8/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Lukman Edy Ketika Ditemui di Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta pemerintah bisa lebih baik dalam meningkatkan diplomasi luar negerinya.

Meski begitu, ia menilai langkah yang dipilih pemerintah untuk menolak tiga tuntutan kelompok bersenjata adalah langkah yang tepat.

"Tuntutan itu tidak relevan. Kalau untuk internal ini langkah tepat tapi untuk hal lain sepertinya pemerintah masih belum kelihatan upayanya," ujar Lukman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga : Ini 3 Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua

Ia menuturkan, sebelum operasi terpadu untuk membebaskan warga, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar telah melakukan mediasi terhadap kelompok bersenjata. Bahkan upaya mediasi sampai melibatkan kepala suku, tokoh adat dan agama.

Namun usaha negosiasi tersebut tidak menemukan titik temu, sebab kelompok bersenjata meminta tuntutan yang tidak masuk akal dan sulit dipenuhi.

Pertama, bubarkan Freeport. Kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan Keamanan PBB. Ketiga, Pemerintah Indonesia harus menyetujui pemilihan bebas atau referendum. Artinya rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri.

Kompas TV Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, keberadaan kelompok kriminal bersenjata, tidak mengganggu pelaksaan pembangunan infrastruktur di Papua.




Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.