Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: Sabar Sedikit, Jangan "Kebelet" Ganti Setya Novanto

Kompas.com - 23/11/2017, 15:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin meminta semua kader Partai Golkar tidak terus-terusan mendesak digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengganti posisi Ketua Umum yang saat ini dijabat Setya Novanto.

Diketahui, Novanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan paket e-KTP dan telah ditahan.

Rapat Pleno Partai Golkar sebelumnya menyatakan, keputusan soal posisi Novanto akan ditentukan setelah proses praperadilan. Ali mengimbau kader partainya agar menghormati keputusan tersebut.

"Bersabar sedikit, jangan ada yang kebelet. Cepat atau lambat ini barang akan selesai," ujar Ali di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Baca juga : Setya Novanto yang Tak Tergoyahkan Vs Golkar yang Hampir Kiamat

Ali mengatakan, ada sisa waktu dua minggu ke depan untuk menanti keputusan yang akan diambil untuk masa depan Partai Golkar. Menurut dia, saat ini azas praduga tak bersaah harus dikedepankan.

Di samping itu, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar disebutkan bahwa kader partai, termasuk pimpinan diberhentikan dari janatannya jika kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap.

"Makanya saya bilang, sebagai kader partai, sebagai pengurus, mereka harus tunduk pada semua ketetapan organisasi," kata Ali.

Baca juga : Dedi Mulyadi Sebut Kalau Tidak Munaslub, Golkar Akan Kiamat

Menurut Ali, sebaiknya ada komunikasi yang cair dengan Novanto dalam membahas dinamika Partai Golkar terkait kasus yang menjeratnya. Siapa tahu, kata dia, Novanto bisa legowo melepaskan jabatannya dan fokus pada proses hukumnya.

"Ajaklah bicara baik-baik dengan beliau, sentuh hatinya. Tidak mustahil beliau akan katakan dengan kesadaran dirinya untuk berhenti dan persilahkan teman-teman lain memimpin partai ini," kata Ali.

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Ali berencana menjenguk Novanto di rumah tahanan KPK. Jika diperbolehkan bertemu, Ali akan menyampaikan pemikirannya mengenai partai dan masukan soal langkah ke depannya. Apalagi partai tengah disibukkan dengan urusan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.

"Saya bukan subkoordinat siapapun di DPP Golkar. Saya ingin datang sebagai warna untuk pembelajaran politik menggunakan moral, orang tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk merampok, mencuri, mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya," kata Ali.

Baca juga : Novanto yang Sulit Tidur hingga Ikut Shalat Berjamaah di Rutan KPK

Rapat pleno Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto.

Kompas TV DPP Partai Golkar sudah mengantongi sejumlah nama
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com