Ali Mochtar Minta Ketum Golkar Selanjutnya Tak Rangkap Jabatan

Kompas.com - 23/11/2017, 14:08 WIB
Ketua Umum Badan Koordinasi Mubaligh Seluruh Indonesia (Bakomubin) Ali Mochtar Ngabalin saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017).Kristian Erdianto Ketua Umum Badan Koordinasi Mubaligh Seluruh Indonesia (Bakomubin) Ali Mochtar Ngabalin saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, saat ini partainya masih memberi kesempatan bagi Setya Novanto untuk tetap menjabat Ketua Umum Partai Golkar hingga putusan praperadilan dibacakan.

Kalaupun nantinya Musyawarah Nasional Luar Biasa digulirkan untuk memilih Ketum baru, ia berharap pemimpin baru nantinya tidak rangkap jabatan.

"Kalau saya mengusulkan, kalau saya berkesempatan bertemu dengan Pak Presiden, saya mau bilang orang yang mau mimpin Partai Golkar jangan punya jabatan di pemerintah maupun DPR," ujar Ali di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

(baca: Kalau Menang Praperadilan, Novanto Bisa Kembali Jabat Ketum Golkar)


Tak hanya ketua umum, kata Ali, posisi sekretaris jenderal maupun bendahara umum partai juga sebaiknya tidak menjabat posisi strategis di pemerintahan.

Ia khawatir jika rangkap jabatan itu akan memengaruhi urusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Kasihan partai tersandera nanti," kata Ali.

Secara pribadi, Ali mengaku sangat berminat menjadi ketua umum menggantikan Novanto. Entah berseloroh atau tidak, ia menganggap dirinya juga layak mengajukan diri ke posisi tersebut.

"Saya saja baru 8-9 tahun di Golkar mau jadi Ketum, apalagi yang lain," kata Ali.

Baca: Golkar Tunggu Putusan Praperadilan untuk Ganti Novanto dari Ketua DPR

Rapat pleno Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, Idrus hanya akan menjabat pelaksana tugas sampai gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto diputus.

Novanto kembali mengajukan gugatan praperadilan setelah berstatus tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Apabila Novanto kembali menang di praperadilan, maka Plt dinyatakan berakhir dan Novanto kembali memimpin Golkar.

Jika gugatan Novanto ditolak, maka Plt bersama ketua harian melaksanakan rapat pleno untuk melakukan langkah selanjutnya, yakni meminta Novanto mengundurkan diri.

Setelah itu, Golkar akan menyelenggarakan Munaslub untuk memilih ketua umum definitif.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X