Indonesia Dorong Kebijakan Repatriasi Bagi Pengungsi Rohingya di Banglades

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa pemerintah mendorong terjalinnya MoU atau nota kesepahaman antara pemerintah Myanmar dan Banglades terkait upaya repatriasi para pengungsi etnis Rohingya.

"Kami semua hadir mendorong agar MoU tersebut dapat segera diselesaikan, saya akan coba kontak apakah MoU akhirnya bisa diselesiakan atau tidak, karena Menlu Banglades berencana tinggal lebih lama setelah pelaksanaan ASEM untuk melanjutkan last round of negotiation on repatriation," ujar Retno saat ditemui seusai rapat koordinasi tingkat menteri terkait isu kemanusiaan Rohingya di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017).

Menurut Retno, kesepakatan kedua negara tersebut perlu diwujudkan sebagai pintu masuk untuk memulangkan pengungsi Rohingya dari Banglades kembali ke Myanmar.

Baca juga : Pengungsi Rohingya Bisa Pulang Jika Warga Asli Rakhine Siap Menerima

Ia menegaskan bahwa persoalan kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya harus cepat diselesaikan agar mereka bisa kembali dengan aman tanpa mengalami kekerasan.

"Selesainya MoU ini akan menjadi awal dari proses pengembalian para refugee dari Bangladesh ke Myanmar. Jadi istilahnya safe and dignify return," ucapnya.

Sejak akhir Agustus lalu, lebih dari 600.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Baca juga : Pemerkosaan Perempuan Rohingya Dilakukan Lebih dari 5 Tentara Myanmar

Sebelum peristiwa kekerasan yang terjadi di Rakhine pada akhir Agustus lalu, Banglades telah menampung sekitar 400 ribu pengungsi.

Gelombang pengungsi tersebut semakin membebani salah satu negara miskin di Asia itu dengan krisis kemanusiaan.