PDI-P Minta Ketua DPR Setya Novanto Diganti

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) meminta agar Ketua DPR Setya Novanto diganti.

Ketua Dewan Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun menegaskan, dirinya tak memiliki sentimen pribadi pada Novanto. Namun, pergantian tersebut, menurutnya, perlu dilakukan demi citra lembaga.

"Ini dari etikanya sudah tidak bisa (jadi Ketua DPR). Harus diganti, lah. Kader Golkar juga banyak orang baik-baik. Kita harus jaga wibawa dan kehormatan lembaga," ujar Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2017).

Menurutnya, saat ini seolah DPR melawan dan berhadapan dengan keinginan publik.

(Baca juga : Mahfud MD: Setya Novanto Pura-pura Sakit, Melanggar Etika Luar Biasa)

Hal itu misalnya terlihat dari komentar-komentar masyarakat di media sosial. Kritikan bahkan juga beruba sindirian, misalnya yang menyindir soal kecelakaan yang menimpa Novanto.

"Ada "tabrak tiang listrik" dan sebagainya. Ini kan kritikan yang sangat memalukan kepada lembaga besar DPR RI," tuturnya.

Komarudin menilai, situasi saat ini tak hanya mengorbankan DPR tapi juga mengorbankan rakyat. Sebab, DPR merupakan wakil rakyat.

Ia menilai, rakyat memandang semua anggota dewan sama seperti Novanto.

"Dan tidak semua orang di sini brengsek. Masih ada orang baik kan. Tetapi dengan perbuatan satu orang semua dianggap jelek semua, itu enggak benar juga. Jadi ini soal kepantasan," ucap anggota Komisi II DPR itu.

(Baca juga : Jenguk Setya Novanto, Wakil Bendum Golkar Beri Buku Renungan)

"Masak rakyat yang tidak berkepentingan langsung saja ingin nama lembaganya diperbaiki, apalagi kami yang ada di dalam. Masa mengganti satu-dua orang saja susah," sambung dia.

Rapat pleno Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. Begitu pula dengan status Novanto sebagai Ketua DPR.