PDI-P Minta Ketua DPR Setya Novanto Diganti

Kompas.com - 23/11/2017, 13:08 WIB
Ketua Dewan Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Dewan Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) meminta agar Ketua DPR Setya Novanto diganti.

Ketua Dewan Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun menegaskan, dirinya tak memiliki sentimen pribadi pada Novanto. Namun, pergantian tersebut, menurutnya, perlu dilakukan demi citra lembaga.

"Ini dari etikanya sudah tidak bisa (jadi Ketua DPR). Harus diganti, lah. Kader Golkar juga banyak orang baik-baik. Kita harus jaga wibawa dan kehormatan lembaga," ujar Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2017).

Menurutnya, saat ini seolah DPR melawan dan berhadapan dengan keinginan publik.

(Baca juga : Mahfud MD: Setya Novanto Pura-pura Sakit, Melanggar Etika Luar Biasa)

 

Hal itu misalnya terlihat dari komentar-komentar masyarakat di media sosial. Kritikan bahkan juga beruba sindirian, misalnya yang menyindir soal kecelakaan yang menimpa Novanto.

"Ada "tabrak tiang listrik" dan sebagainya. Ini kan kritikan yang sangat memalukan kepada lembaga besar DPR RI," tuturnya.

Komarudin menilai, situasi saat ini tak hanya mengorbankan DPR tapi juga mengorbankan rakyat. Sebab, DPR merupakan wakil rakyat.

Ia menilai, rakyat memandang semua anggota dewan sama seperti Novanto.

"Dan tidak semua orang di sini brengsek. Masih ada orang baik kan. Tetapi dengan perbuatan satu orang semua dianggap jelek semua, itu enggak benar juga. Jadi ini soal kepantasan," ucap anggota Komisi II DPR itu.

(Baca juga : Jenguk Setya Novanto, Wakil Bendum Golkar Beri Buku Renungan)

"Masak rakyat yang tidak berkepentingan langsung saja ingin nama lembaganya diperbaiki, apalagi kami yang ada di dalam. Masa mengganti satu-dua orang saja susah," sambung dia.

Rapat pleno Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. Begitu pula dengan status Novanto sebagai Ketua DPR.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lahan Tersangka Kasus Asabri Sonny Widjaja dan Adam Damiri Diblokir Kejagung

Lahan Tersangka Kasus Asabri Sonny Widjaja dan Adam Damiri Diblokir Kejagung

Nasional
UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

Nasional
Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Nasional
Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Nasional
Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Nasional
Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Nasional
Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Nasional
Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Nasional
Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Nasional
Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Nasional
Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Nasional
Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Nasional
Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Nasional
Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Nasional
Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X