Kompas.com - 23/11/2017, 08:00 WIB
Bupati Trenggalek, Emil Dardak (kiri) dan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa (kanan) ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (22/11/2017). KOMPAS.com/MOH NADLIRBupati Trenggalek, Emil Dardak (kiri) dan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa (kanan) ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (22/11/2017).
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Wasekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Heri Haryanto mengaku pihaknya masih belum diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk memberikan nama menggantikan posisi Menteri Sosial yang dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa.

Namun begitu, dia mengaku NU sudah siap apabila presiden meminta saran dan nama-nama yang dicalonkan untuk menggantikan Khofifah.

"Kami siap saja, apabila beliau meminta. Banyak kader-kader perempuan di NU yang kami rasa mumpuni untuk mengganti posisi Bu Khofifah," kata dia saat dihubungi, Jakarta, Rabu (22/11).

(Baca juga : Memenuhi Syarat Ikut Pilkada Jatim, Khofifah Segera Surati Jokowi)

Nama-nama itu, jelas dia, bisa menjadi agenda internal untuk dibahas dalam Musyawarah Nasional NU yang digelar di Lombok, Kamis (23/11). Hanya saja, tidak akan dirapatkan dalam agenda besar Munas.

"Bisa jadi akan ada pembahasan itu. Tapi mungkin internal. Tidak dalam agenda besar," ucapnya.

Nama yang akan terpilih, lanjut Heri, adalah representasi dari kalangan wanita muslim. Pasalnya, hal itu juga yang saat ini disematkan kepada Khofifah. Mengingat wanita yang digadang-gadang akan maju di Pilgub Jawa Timur itu, merupakan ketua Muslimat NU.

Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa ketika ditemui di hotel Harris Vertu & Yellow Hotels Harmoni, Jakarta, Selasa (21/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa ketika ditemui di hotel Harris Vertu & Yellow Hotels Harmoni, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

(Baca juga : Khofifah Gaet Emil, PDI-P Optimistis Menangkan Gus Ipul-Anas)

Dirinya enggan membeberkan siapa saja sosok yang berpotensi untuk menggantikan Khofifah menjadi pembantu presiden. Alasannya, banyak tokoh yang potensial di NU.

Meski penggantian menteri di Kabinet Kerja Jokowi, sepenuhnya hak prerogatif presiden, pihaknya berharap pengganti Khofifah masih kalangan NU.

"Iya, kami berharap masih NU. Bagaimanapun, Bu Khofifah kan warga NU dan saya berharap penggantinya juga dari kalangan NU," tukasnya.

(Baca juga : Partai Golkar Dukung Khofifah-Emil Dardak atas Saran Para Kiai)

Dari beberapa nama yang sudah beredar, satu diantaranya adalah Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid. Dia santer dikabarkan untuk menggantikan Khofifah di kursi menteri.

Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid di Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Kamis (19/10/2017/KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid di Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Kamis (19/10/2017/

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.