Survei TII: Pengusaha di 12 Kota Ada yang Gagal Untung karena Praktik Suap

Kompas.com - 22/11/2017, 23:00 WIB
Manajer Departemen Riset Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko saat ditemui usai memaparkan hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017 di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOManajer Departemen Riset Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko saat ditemui usai memaparkan hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017 di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Transparency International Indonesia ( TII) merilis hasil survei Transparency International Indonesia (TII) terkait Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017 di 12 kota.

Berdasarkan persepsi dari pelaku usaha dalam survei tersebut, TII menemukan fakta bahwa praktik suap masih sering terjadi di daerah.

Manajer Departemen Riset Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko mengungkapkan, 17 persen dari 1.200 pelaku usaha atau 204 orang mengaku pernah gagal dalam mendapat keuntungan karena pesaing melakukan suap.

"Dalam IPK 2017 ini, setidaknya kami menemukan sebanyak 17 persen pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing melakukan suap," ujar Wawan saat memaparkan hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017 di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).

Baca: TII: 61,5 persen dari 1.200 Pengusaha Anggap Korupsi Bukan Masalah Penting

Menurut Wawan, fakta itu secara jelas menunjukkan adanya kompetisi tidak sehat antara para pelaku usaha meski rata-rata IPK di 12 kota membaik

Hasil survei Transparency Indonesia (TII) menunjukkan adanya perubahan positif terkait Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017 di 12 kota dalam dua tahun belakangan berdasarkan pandangan dari para pelaku usaha.

Pada tahun 2017, rata-rata IPK mencapai poin 60,8. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan IPK tahun 2015, yakni 54,7. Skala pengukuran yang digunakan, angka 0 berarti paling korup dan 100 berarti paling bersih.

"Artinya masih banyak perilaku suap. Mereka kalah bukan karena kompetisi yang bersih tapi karena perilaku korupsi," ujar dia.

Selain itu, lanjut Wawan, hasil survei menunjukkan, Kota Bandung menjadi kota dengan persentase suap tertinggi, yakni sebesar 10,8 persen dari total biaya produksi.

Sedangkan Makassar menjadi kota dengan persentase suap terendah, sebesar 1,8 persen dari total biaya produksi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X