Kompas.com - 22/11/2017, 17:08 WIB
Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia usai bertemu Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Bacharuddin Jusuf Habibie di kediaman pribadi Habibie, Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia usai bertemu Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Bacharuddin Jusuf Habibie di kediaman pribadi Habibie, Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengaku terkejut dengan hasil rapat pleno DPP Partai Golkar, Selasa (21/1/12017). Rapat pleno memutuskan Idrus Marham sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar menyusul status Setya Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Doli pada awalnya berharap pleno menyinggung soal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Saya berharap pleno membicarakan tentang perubahan secara menyeluruh dari Munaslub. Jalannya adalah pergantian ketua umum Setya Novanto menjadi ketua umum yang baru," kata Doli dalam sebuah acara diskusi di Sekretariat PPK Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).

Namun, hal itu tak dibicarakan. Golkar justru menunjuk Idrus sebagai pelaksana tugas ketua umum. Doli menyayangkan keputusan tersebut karena artinya Golkar mempertahankan Novanto sebagai ketua umum.

Baca juga : Setya Novanto yang Tak Tergoyahkan Vs Golkar yang Hampir Kiamat

Ia juga menyayangkan bahwa yang dibicarakan dalam pleno adalah surat dari Setya Novanto soal penunjukan pelaksana tugas ketua umum dan surat bertuliskan tangan Novanto yang meminta tak dicopot, baik sebagai Ketua DPR maupun sebagai anggota Dewan.

Menurut dia, orang-orang yang berpikiran rasional seharusnya tersinggung sengan sikap Novanto tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini kan seolah DPR dan Golkar kayak milik pribadinya, kayak perusahaan saja. Yang herannya, DPR enggak bunyi sama sekali," ujar Doli.

Baca juga : Golkar Sebut Pertahankan Novanto hingga Praperadilan sebagai Pilihan Terbaik

Padahal, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar, kondisi Novanto, menurutnya, sudah bisa masuk kategori berhalangan tetap. Oleh karena itu, Novanto harus diganti melalui Munaslub.

Ia berharap, pihak-pihak yang menghendaki perubahan bisa konsisten dalam mendorong perubahan dalam kepemimpinan partai.

"Yang kita perlukan terhadap perubahan ini adalah konsistensi. Maju-mundur terjadi karena memang kepemimpinan sekarang ini mengelola partai dengan mengumpulkan kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok yang dikelola menjadi seolah kepentingan partai," tuturnya.

"Sehingga ketika orang mau maju, kemudian disinggung kepentingannya, dia mundur," sambung Doli.

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto (tengah) meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/11/2017). Ketua DPR tersebut menjalani pemeriksaan perdana selama lima jam usai ditahan oleh KPK terkait dugaan korupsi proek KTP elektronik.ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto (tengah) meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/11/2017). Ketua DPR tersebut menjalani pemeriksaan perdana selama lima jam usai ditahan oleh KPK terkait dugaan korupsi proek KTP elektronik.
Doli mencontohkan pihak-pihak yang sempat mendorong penonaktifan Novanto sebaga ketua umum beberapa waktu lalu. Wacana tersebut kemudian gugur seiring dikabulkannya gugatan praperadilan Novanto. Ada pula forum DPD I yang meminta Novanto mundur namun seiring berjalannya waktu, wacana tersebut tak lagi bergulir.

Ke depannya, Doli memandang Golkar perlu memilih pemimpin yang kontras dengan gaya kepemimpinan saat ini.

"Kalau kepemimpinan sekarang lekat atau permisif dengan isu korupsi bahkan ofensif. Sementara isu korupsi adalah salah satu musuh terbesar masyarakat kita," tuturnya.

Baca juga : Surat Sakti Setya Novanto dari Balik Jeruji Besi...

Setya Novanto ditahan di Rutan KPK pada Senin (20/11/2017) dini hari. Dalam kasus korupsi proyek e-KTP ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto.

Rapat pleno DPP Partai Golkar Selasa (21/11/2017) kemudian menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum. Atas alasan yang sama, yakni menunggu hasil praperadilan, maka Golkar juga mempertahankan Novanto sebagai Ketua DPR RI.

Kompas TV Partai Golkar menunjuk Idrus Marham untuk menjabat sebagai pelaksana tugas ketua umum partai Golkar
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: 'Alhamdulillah', Indonesia Memanggil Lagi

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: "Alhamdulillah", Indonesia Memanggil Lagi

Nasional
Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Nasional
Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.