GMPG: Golkar dan DPR Seolah Milik Pribadi Novanto

Kompas.com - 22/11/2017, 17:08 WIB
Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia usai bertemu Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Bacharuddin Jusuf Habibie di kediaman pribadi Habibie, Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2017). KOMPAS.com/Kristian Erdianto Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia usai bertemu Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Bacharuddin Jusuf Habibie di kediaman pribadi Habibie, Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengaku terkejut dengan hasil rapat pleno DPP Partai Golkar, Selasa (21/1/12017). Rapat pleno memutuskan Idrus Marham sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar menyusul status Setya Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Doli pada awalnya berharap pleno menyinggung soal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Saya berharap pleno membicarakan tentang perubahan secara menyeluruh dari Munaslub. Jalannya adalah pergantian ketua umum Setya Novanto menjadi ketua umum yang baru," kata Doli dalam sebuah acara diskusi di Sekretariat PPK Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).

Namun, hal itu tak dibicarakan. Golkar justru menunjuk Idrus sebagai pelaksana tugas ketua umum. Doli menyayangkan keputusan tersebut karena artinya Golkar mempertahankan Novanto sebagai ketua umum.


Baca juga : Setya Novanto yang Tak Tergoyahkan Vs Golkar yang Hampir Kiamat

Ia juga menyayangkan bahwa yang dibicarakan dalam pleno adalah surat dari Setya Novanto soal penunjukan pelaksana tugas ketua umum dan surat bertuliskan tangan Novanto yang meminta tak dicopot, baik sebagai Ketua DPR maupun sebagai anggota Dewan.

Menurut dia, orang-orang yang berpikiran rasional seharusnya tersinggung sengan sikap Novanto tersebut.

"Ini kan seolah DPR dan Golkar kayak milik pribadinya, kayak perusahaan saja. Yang herannya, DPR enggak bunyi sama sekali," ujar Doli.

Baca juga : Golkar Sebut Pertahankan Novanto hingga Praperadilan sebagai Pilihan Terbaik

Padahal, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar, kondisi Novanto, menurutnya, sudah bisa masuk kategori berhalangan tetap. Oleh karena itu, Novanto harus diganti melalui Munaslub.

Ia berharap, pihak-pihak yang menghendaki perubahan bisa konsisten dalam mendorong perubahan dalam kepemimpinan partai.

"Yang kita perlukan terhadap perubahan ini adalah konsistensi. Maju-mundur terjadi karena memang kepemimpinan sekarang ini mengelola partai dengan mengumpulkan kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok yang dikelola menjadi seolah kepentingan partai," tuturnya.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Nasional
 Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Nasional
Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Nasional
Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Nasional
Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Nasional
Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Nasional
Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Nasional
Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Nasional
Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Nasional
Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Nasional
Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X