Kompas.com - 22/11/2017, 14:14 WIB
Politisi Partai Golkar Ade Komarudin saat meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (13/7/2017). Ade Komarudin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong) yang diduga menerima aliran uang dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPolitisi Partai Golkar Ade Komarudin saat meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (13/7/2017). Ade Komarudin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong) yang diduga menerima aliran uang dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Ade Komarudin menyatakan dirinya siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP. Hal tersebut disampaikan pria dengan sapaan Akom itu usai diperiksa sebagai saksi untuk kasus e-KTP.

"Saya harus siap membantu pemberantasan korupsi oleh KPK dan saya tentu konsen untuk bantunya," kata Akom, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Akom mengaku diperiksa oleh penyidik KPK untuk dua tersangka kasus e-KTP yakni Ketua DPR Setya Novanto dan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

Akom menyatakan dia disuguhi pertanyaan yang sama seperti pada pemeriksaannya sebelumnya, termasuk saat bersaksi di pengadilan Tipikor.

Baca juga : Ade Komarudin Kaget Disebut Terima Uang e-KTP 100.000 Dollar

"Iya sama, copy paste. Jadi nanti kalau soal itunya sama saja berulang-ulang kayak yang di pengadilan, copy paste enggak ada yang berubah sama sekali, makanya cepat," ujar Akom.

Dia tidak menjawab saat ditanya berapa banyak pertanyaan dari penyidik dalam pemeriksaannya hari ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Samalah kayak dulu, jadi tanya aja ke penyidik," ujar Akom.

KPK sebelumnya memeriksa tiga orang saksi terkait kasus e-KTP yakni pengusaha Made Oka, politisi Partai Golkar Ade Komarudin dan Plt Sekjen DPR Damayanti.

"Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka SN, yaitu Made Oka, Ade Komarudin dan Damayanti," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, lewat keterangan tertulis, Rabu.

Baca juga : Setya Novanto Bantah Pengakuan Ade Komarudin soal E-KTP

Febri mengatakan, setelah penahanan Novanto dilakukan, penyidik terus mendalami peran Novanto dan memperkuat konstruksi hukum kasus e-KTP.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Nasional
Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Nasional
Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Nasional
Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.