PPP Minta Golkar Tak Pertaruhkan Citra DPR karena Pertahankan Novanto

Kompas.com - 22/11/2017, 09:43 WIB
Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap persoalan internal Partai Golkar tak mengganggu kredibilitas DPR sebagai lembaga negara.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Baidowi menuturkan, kredibilitas tersebut seharusnya bisa menjadi prioritas bagi Golkar.

"Setidaknya Golkar patut memprioritaskan kepentingan negara, yakni menjaga kredibilitas dan citra lembaga menjadi pertaruhan," kata Baidowi melalui keterangan tertulis, Rabu (22/11/2017).

Baidowi menambahkan, pihaknya menghormati hak politik masing-masing partai dalam bersikap. Namun, meskipun status Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, jabatan Ketua DPR dinilai juga melekat pada Novanto.

(Baca juga : Setya Novanto yang Tak Tergoyahkan Vs Golkar yang Hampir Kiamat)

Apalagi saat ini DPR juga tengah disoroti oleh publik bahkan secara langsung menyerang pribadi Novanto. Kredibilitas lembaga, kata dia, menjadi pertaruhan.

"Jangan sampai ada kesan menghalangi ataupun mengganggu kinerja lembaga gara-gara persoalan Ketua DPR," kata anggota Komisi II DPR itu.

Setya Novanto ditahan di Rutan KPK pada Senin (20/11/2017) dini hari. Dalam kasus korupsi proyek e-KTP ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto.

Rapat pleno DPP Partai Golkar Selasa (21/11/2017) kemudian menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Atas alasan yang sama, yakni menungfu hasil praperadilan, maka Golkar juga mempertahankan Novanto sebagai Ketua DPR RI.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X