Novanto dan Keteguhan Hatinya yang Menyandera DPR

Kompas.com - 22/11/2017, 07:54 WIB
Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi II DPR Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

Desakan dari pihak lain untuk melengserkan Novanto sejatinya telah muncul, salah satunya dari Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto.

Ia mengakui posisi Ketua DPR merupakan milik Golkar. Namun demikian, menurut dia, Golkar tak bisa menyandera marwah DPR dengan mempertahankan Novanto sebagai Ketua DPR hingga putusan praperadilan keluar.

Ia mengatakan sudah banyak fraksi yang sejatinya menginginkan Ketua DPR baru sebab saat ini Novanto dinilai mencoreng marwah DPR jika masih memimpin lembaga perwakilan rakyat itu.

Ia pun menilai Golkar tak kekurangan kader yang layak untuk menggantikan Novanto di kursi Ketua DPR.

(Baca juga : PAN Anggap Golkar Menghina DPR)

Yandri pun menyarankan Novanto mundur saja dari posisi Ketua DPR. Dengan begitu, Novanto juga bisa fokus pada kasus yang menjeratnya.

"Dan citra DPR bisa menjadi lebih baik kalau dia mundur. DPR tidak tersandera dengan kasus Novanto," kata Anggota Komisi II DPR ini.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengatakan, penahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK dikhawatirkan berdampak negatif pada kinerja DPR.

Karena itu, Lukman Edy pun mendorong Partai Golkar menjawab kekhawatiran tersebut, terutama atas permintaan dicopotnya Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR.

(Baca juga : Politisi PKB Harap Masalah Golkar Terkait Novanto Tak Menyandera DPR)

Menurut Lukman, ada dua mekanisme yang bisa dijalankan. Pertama, mekanisme internal Partai Golkar menanggapi masalah ketua umumnya itu.

"Kita dorong internal Golkar lakukan mekanisme menjawab semua kondisi terakhir. Apakah pleno, munaslub. Apa pun bentuknya mereka yang tahu," kata Lukman ditemui di sela-sela diskusi Perludem, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Lukman mengatakan, PKB mendorong Partai Golkar melakukan mekanisme internal tersebut, terutama untuk perbaikan partai berlambang beringin itu. Jangan sampai, kondisi ini berdampak negatif terhadap DPR.

"Melakukan perbaikan-perbaikan. Kondisi internal Golkar jangan sampai menyandera lembaga legislatif seperti DPR," kata Lukman.

Adapun mekanisme kedua yaitu internal DPR. Setelah hasil keputusan internal Partai Golkar disampaikan ke DPR, selanjutnya DPR harus melakukan mekanisme internal pergantian pimpinannya.

"Kami, PKB, mendorong dua mekanisme ini berjalan dengan baik," ucap Lukman.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X