Bagaimana Upaya Pemerintah Menangkal Maraknya Serangan Siber?

Kompas.com - 21/11/2017, 22:41 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat ditemui usai menjadi pembicara kunci Seminar Nasional 10 Tahun UMN bertajuk Memperkuat Keamanan Siber Nasional di kampus UMN, Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (21/11/2017). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat ditemui usai menjadi pembicara kunci Seminar Nasional 10 Tahun UMN bertajuk Memperkuat Keamanan Siber Nasional di kampus UMN, Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (21/11/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

SERPONG, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangkal maraknya serangan siber

Salah satu upaya yang tengah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Infornatika yakni menjaring generasi muda berbakat di bidang teknologi informasi melalui program "Born to Protect".

"Kominfo membuat progran 'Born to Protect' untuk menyeleksi dan melatih 100 talenta setiap tahunnya. Melatih terkait keamanan siber," ujar Rudiantara, saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional 10 Tahun UMN bertajuk 'Memperkuat Keamanan Siber Nasional' di kampus UMN, Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (21/11/2017).

Program "Born to Protect" merupakan sebuah kompetisi teknologi di bidang keamanan siber untuk menjaring anak-anak muda berbakat.

Baca: Januari hingga Juli 2017, Indonesia Alami 177,3 Juta Serangan Siber

Sebanyak 100 talenta akan dididik menjadi ahli keamanan siber dalam Digital camp selama 2 Minggu. Rencananya, proses seleksi dan pelatihan akan diselenggarakan di 10 kota besar.

Born To Protect terdiri dalam beberapa rangkaian kegiatan, antara lain hacking contest, seminar, train of trainers, dan diakhiri dengan Digital Camp untuk peserta yang terpilih. 

Setelah Jakarta, audisi Born to Protect akan dilaksanakan di 9 kota lainnya, yaitu Medan, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Malang, Bali, Makassar, Manado dan Samarinda. 

"Mereka akan dilatih menjadi seperti penjaga keamanan siber. Mereka bisa membantu pemerintah dan pihak perusahaan dalam menangkal serangan siber," kata Rudiantara. 

Baca juga: Keamanan Siber Indonesia Tak Lebih Baik Dibandingkan Malaysia dan Singapura

Selain itu, lanjut Rudiantara, pemerintah juga membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada Mei 2017, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No. 53 tahun 2017 tentang pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Saat ini, pembentukan lembaga tersebut masih berada pada tahap penataan susunan organisasi.

"Kepala BSSN nantj setingkat menteri tinggal menunggu Presiden menetapkan. Soal security-nya ada di BSSB, sementara Kominfo akan bergerak di-kontennya. Selain itu pemerintsh juga membentuk satgas penegakan hukum untuk informasi bohong dan hoaks," kata Rudiantara.

Berdasarkan laporan The Global Cybersecurity index 2017 yang dirilis oleh The UN International Telecommunication Union (ITU), Indonesia termasuk dalam negara dengan keamanan siber yang lemah.

Situasi yang dialami Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara di Amerika Selatan seperti Brasil dan Afrika yang dinilai paling rentan terhadap serangan siber.

Dari 195 negara, Indonesia menempati peringkat ke-70 dengan skor 0,424. Sementara peringkat pertama atau negara dengan keamanan siber terbaik ditempati oleh Singapura dan Amerika Serikat di peringkat kedua. Menyusul Malaysia dengan skor 0,893 di peringkat ketiga.

Lemahnya keamanan siber di Indonesia berdampak pada meningkatnya serangan siber.

Catatan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) menunjukan, sejak Januari hingga Juli 2017 terdapat 177,3 juta serangan siber yang masuk ke Indonesia. Artinya setiap hari terjadi 836.200 serangan siber. Umumnya serangan dilancarkan dalam bentuk fraud dan malware.

Serangan ransomware WannaCry pada pengguna internet dunia pada Mei 2017 lalu menjadi salah satu bukti nyata kejahatan siber ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X