Kompas.com - 21/11/2017, 19:14 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, partainya sudah harus memiliki ketua umum baru tahun ini.

Sebab, menurut Yorrys, jika pemilihan ketua umum baru tidak dilakukan pada 2017, kondisi ini akan menyandera Partai Golkar dalam menjalani agenda politik ke depan.

Ia menambahkan, pendaftaran calon legislatif dan pencalonan presiden pada Pemilu 2019 mengharuskan adanya tanda tangan ketua umum partai. Karena itu, Partai Golkar wajib untuk segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Di dalam Undang-Undang Pemilu yang baru, yang menandatangani untuk caleg dan capres harus ketua umum dan sekjen. Sementara untuk pilkada boleh kolektif, yang penting terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM," ujar Yorrys di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

(Baca juga: Golkar Yakini Istana Tak Ikut Campur soal Pengganti Novanto)

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
Ia mengatakan, Partai Golkar harus segera menyusun agenda munaslub karena tahun 2017 hanya menyisakan satu bulan.

Ia mengatakan, seluruh pengurus Golkar harus fokus pada agenda penyelamatan partai agar bisa memperoleh suara terbanyak.

Jika munaslub tidak segera dilakukan, menurut Yorrys, Partai Golkar tak akan lagi menjadi partai besar pada Pemilu 2019.

"Pertama, harus Setya Novanto diberhentikan. Kedua, mempersiapkan munaslub," ucap Yorrys.

"Yang mempersiapkan harus DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Tapi siapa yang leading ada aturan yang mengatur, yakni AD/ART," kata dia.

(Baca juga: Pendukung dan Penentang Novanto Berdebat Keras di Rapat Pleno Golkar)

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi gagal menjemput paksa Ketua DPR yang juga tersangka kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto, karena ia tidak berada di rumah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.