Kompas.com - 21/11/2017, 16:58 WIB
Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGTersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
|
EditorSandro Gatra

BOGOR, KOMPAS.com - Pihak Istana merespons pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah soal Setya Novanto pernah membahas kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan Presiden Joko Widodo.

Staf Khusus Presiden Johan Budi Saptopribowo mengatakan, Novanto memang beberapa kali bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden Jakarta, yakni pada saat acara pelantikan pimpinan lembaga negara atau kepala daerah.

Sebab, Novanto menjabat sebagai Ketua DPR RI, salah satu jabatan yang wajib hadir dalam setiap acara resmi kenegaraan di Istana.

Lantas, apakah pertemuan Setya Novanto dengan Jokowi itu dimanfaatkan untuk membahas kasus korupsi e-KTP, Johan tidak mengetahui pasti.

"Kalau ada acara di Istana, pasti Pak Novanto kan datang dan bertemu dengan Presiden. Cuma apakah setelah itu ada pertemuan (Novanto dengan Jokowi), saya enggak tahu. Kan saya enggak ikut," ujar Johan ketika ditemui wartawan di Kompleks Istana Presiden Bogor, Selasa (21/11/2017).

(Baca juga : Fahri Hamzah Sebut Novanto Bertemu Jokowi Bicarakan Kasus e-KTP)

Sekalipun dalam pertemuan itu dimaanfaatkan Novanto untuk menceritakan kasus yang membelitnya, menurut Johan, hal itu wajar saja. Setiap orang berhak menyampaikan apapun kepada Presiden.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Wajar kalau disampaikan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan," lanjut Johan.

Namun yang penting, Presiden tidak pernah menginterventi perkara Setya Novanto di KPK. Hal itu terbukti dari konsistensi pernyataan Jokowi sejak awal kasus itu mencuat hingga KPK resmi menahan Ketua DPR RI itu.

"Sikap Presiden tetap. Ikuti proses hukum dan wilayah hukum tidak bisa dicampuri atau diintervensi. Apalagi KPK, KPK kan lembaga independen," ujar Johan.

(Baca juga : Menurut Fahri Hamzah, Novanto Berhak Dibela Jokowi karena Jasanya)

Fahri Hamzah sebelumnya mengatakan bahwa Novanto bertemu Presiden Jokowi untuk membicarakan kasus korupsi e-KTP.

Fahri mengatakan, hal itu berawal dari sarannya kepada Novanto supaya berkomunikasi dengan Jokowi untuk membicarakan kasus yang tengah menjeratnya.

"Itu sudah lama saya ngomong, terus kemarin saya bilang, 'Bapak cerita dong kepada pemerintah. Cerita dong karena kronologi banyak yang aneh'," ujar Fahri di Kompleks DPR RI, Selasa.

Novanto, lanjut Fahri, akhirnya bertemu dengan Jokowi. Namun Fahri tak membeberkan apa isi pembicaraan keduanya.

Kompas TV Menurut Mahfud, negara tidak boleh kalah oleh pelaku kejahatan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Nasional
Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

Nasional
Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

Nasional
Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

Nasional
PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

[POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

Nasional
Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

Nasional
Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

Nasional
Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

Nasional
Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Nasional
Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Nasional
Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan

Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.