Istana Sebut Wajar jika Novanto Ceritakan Kasus Korupsinya ke Jokowi

Kompas.com - 21/11/2017, 16:58 WIB
Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGTersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
|
EditorSandro Gatra

BOGOR, KOMPAS.com - Pihak Istana merespons pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah soal Setya Novanto pernah membahas kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan Presiden Joko Widodo.

Staf Khusus Presiden Johan Budi Saptopribowo mengatakan, Novanto memang beberapa kali bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden Jakarta, yakni pada saat acara pelantikan pimpinan lembaga negara atau kepala daerah.

Sebab, Novanto menjabat sebagai Ketua DPR RI, salah satu jabatan yang wajib hadir dalam setiap acara resmi kenegaraan di Istana.

Lantas, apakah pertemuan Setya Novanto dengan Jokowi itu dimanfaatkan untuk membahas kasus korupsi e-KTP, Johan tidak mengetahui pasti.


"Kalau ada acara di Istana, pasti Pak Novanto kan datang dan bertemu dengan Presiden. Cuma apakah setelah itu ada pertemuan (Novanto dengan Jokowi), saya enggak tahu. Kan saya enggak ikut," ujar Johan ketika ditemui wartawan di Kompleks Istana Presiden Bogor, Selasa (21/11/2017).

(Baca juga : Fahri Hamzah Sebut Novanto Bertemu Jokowi Bicarakan Kasus e-KTP)

Sekalipun dalam pertemuan itu dimaanfaatkan Novanto untuk menceritakan kasus yang membelitnya, menurut Johan, hal itu wajar saja. Setiap orang berhak menyampaikan apapun kepada Presiden.

"Wajar kalau disampaikan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan," lanjut Johan.

Namun yang penting, Presiden tidak pernah menginterventi perkara Setya Novanto di KPK. Hal itu terbukti dari konsistensi pernyataan Jokowi sejak awal kasus itu mencuat hingga KPK resmi menahan Ketua DPR RI itu.

"Sikap Presiden tetap. Ikuti proses hukum dan wilayah hukum tidak bisa dicampuri atau diintervensi. Apalagi KPK, KPK kan lembaga independen," ujar Johan.

(Baca juga : Menurut Fahri Hamzah, Novanto Berhak Dibela Jokowi karena Jasanya)

Fahri Hamzah sebelumnya mengatakan bahwa Novanto bertemu Presiden Jokowi untuk membicarakan kasus korupsi e-KTP.

Fahri mengatakan, hal itu berawal dari sarannya kepada Novanto supaya berkomunikasi dengan Jokowi untuk membicarakan kasus yang tengah menjeratnya.

"Itu sudah lama saya ngomong, terus kemarin saya bilang, 'Bapak cerita dong kepada pemerintah. Cerita dong karena kronologi banyak yang aneh'," ujar Fahri di Kompleks DPR RI, Selasa.

Novanto, lanjut Fahri, akhirnya bertemu dengan Jokowi. Namun Fahri tak membeberkan apa isi pembicaraan keduanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X